Network
CerdikIndonesia - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berencana untuk membentuk tim penelaah yang paham serta mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
Mantan Menteri Sosial itu meminta seluruh jajaran dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten/Kota yang mengerti secara penuh terkait UU Ciptaker sehingga yang diharapkan kabupaten/kota untuk menyampaikan dengan baik isi UU kepada masyarakat umum.
Baca Juga: Ferdinand Cegah Sesama Kader Ikuti Langkahnya Hengkang dari Demokrat, Mengapa?
Khofifah, pada Rabu (14/10/2020) menyampaikan bahwa pemprov akan membentuk tim dari berbagai elemen strategis untuk menelaah, memahami dan mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) serta berharap Kabupaten/kota mengambil bagian dalam hal tersebut untuk dijalankan secara utuh tidak setengah-setengah agar tidak dimaknai bias diakhirnya.
Dilansir dari RRI.co.id hal tersebut diutarakan setelah mengikuti rapat koordinasi tentang sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law Ciptaker bersama Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Indonesia Setujui Pembelian Calon Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca, Sebelum Akhir Oktober
Orang nomor satu Jawa Timur itu juga mengaku bahwa ia juga masih terus mempelajari detail UU untuk dipahami secara utuh terutama pasal-pasal kontroversial yang mengusik pekerja dan buruh, serta secara intensif melakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian agar bisa memperoleh penjelasan setiap pasal yang ingin dimengerti.
Beberapa pasal yang dipertanyakan oleh Khofifah semisal terkait pesangon, hak cuti, sertifikat halal dan substantif lainnya yang mana titik fokusnya adalah bagaimana UU tersebut bisa dilaksanakan secara baik dan tidak terjadi miskomunikasi.
Baca Juga: Stafsus Presiden Billy Mambrasar Tinjau Program Kurangi Ketimpangan di Papua, Apa Tanggapannya?
