Network
CerdikIndonesia - AstraZeneca dan Kementerian Kesehatan Awali Diskusi Terkait Pembelian Awal Calon Vaksin COVID-19
15 Oktober 2020 – Pemerintah Indonesia dan AstraZeneca baru-baru ini mengadakan pertemuan untuk membahas penyediaan AZD1222, calon vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan AstraZeneca. Kedua pihak juga menandatangani Letter of Intent dengan tujuan untuk menyetujui Perjanjian Pembelian Awal (Advance Purchase Agreement) sebelum akhir Oktober.
Baca Juga: Stafsus Presiden Billy Mambrasar Tinjau Program Kurangi Ketimpangan di Papua, Apa Tanggapannya?
Letter of Intent ini ditandatangani oleh Dr. Oscar Primadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Se Whan Chon, President Director PT AstraZeneca Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Inggris. Erick Thohir, Menteri BUMN, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, dan Sjoerd Hubben, Vice President AstraZeneca turut menyaksikan penandatanganan tersebut.
Baca Juga: Sambutlah iPhone 12 yang Tawarkan Fitur Lebih Canggih, Intip Bocoran Spesifikasinya di Sini!
Dr. Oscar Primadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Indonesia, mengungkapkan: “Kami sangat senang dapat memulai diskusi dengan AstraZeneca mengenai pembelian awal calon vaksin dibuat oleh Universitas Oxford dan AstraZeneca, yang merupakan salah satu kandidat vaksin COVID-19 berdasarkan World Health Organisation. Dengan menandatangani Letter of Intent ini, Kementerian Kesehatan dan AstraZeneca bertujuan untuk menyelesaikan perjanjian pembelian sebelum akhir Oktober, sehingga kami dapat memberikan akses ketersediaan vaksin COVID-19 kepada masyarakat Indonesia.”
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Minta Polisi Lepaskan Aktivis KAMI yang Ditangkap, Mengapa?
Se Whan Chon, President Director AstraZeneca Indonesia, mengungkapkan: “AstraZeneca berkomitmen untuk mendukung akses yang luas dan merata terhadap calon vaksin di Indonesia, sehingga kita dapat mengatasi pandemi ini bersama-sama. Diskusi kami hari ini sangatlah konstruktif dan menjanjikan. Saya berterima kasih atas bimbingan dan kepemimpinan Pemerintah dan berharap untuk dapat segera menyelesaikan perjanjian pembelian awal ini.”
