Network
CerdikIndonesia - Disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada (05/10), membuat berbagai kalangan masyarakat menjadi geram dan tidak menerima keputusan tersebut. Hal itu memicu terjadinya aksi turun ke jalan dalam rangka menolak tegas disahkannya RUU Cipta Kerja.
Aksi penolakan Undang-Undang Cipat Kerja dilakukan serentak, pada Kamis (08/10/2020) kemarin. Aksi turun ke jalan yang awalnya berjalan lancar, berubah menjadi tindakan yang anarkis.
Baca Juga: Bioskop di Bandung Kembali Dibuka, Simak Daftar Film yang Akan Tayang
Hal tersebut memakan banyak korban dan juga kerusakan fasilitas publik yang diprediksi kerugiannya mencapai miliaran rupiah.
Banyak tanggapan yang datang dari masyarakat dan para pejabat pemerintahan, termasuk Puan Maharani selaku ketua DPR RI.
Menurutnya, hal tersebut harus dibuatkan aturan rinci yang jelas. Selain itu, Puan juga mengkatakan agar pemerintah menggandeng kelompok pekerja dalam pembahasan aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, agar dapat diketahui dan diterima semua pihak.
“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja.” Ungkap Puan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Cerdik Indonesia dari RRI, Jumat (09/10/2020).
Baca Juga: Presiden Ajukan Tujuh Nama Calon Anggota KY kepada DPR, Siapa Saja?
Puan juga menambahkan bahwa DPR RI akan mengawal guna memastikan aturan turunan UU Ciptaker bermanfaat dan adil bagi semua.
