Muslim Bangsamoro Kibarkan Bendera di Mindanao, Rayakan Otonomi Khusus Dari Pemerintah Filipina

Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) dibentuk setelah penandatanganan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) pada tahun 2018.

Kemudian pada awal 2019, diratifikasi melalui pemungutan suara sebagai hasil dari negosiasi perdamaian selama dua dekade antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan pemerintah Filipina.

Baca Juga: Masyarakat Indonesia, Thailand dan Filipina Demo di Tengah Pandemi, Ada Apa?

Pada 2019, referendum bersejarah diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari di Mindanao selatan, memberikan otonomi kepada Muslim Moro.

Pada 26 Februari, Ebrahim mengambil jabatannya dari gubernur daerah pemerintah pusat dalam sebuah upacara resmi.

Dia ditunjuk oleh Presiden Duterte untuk mengelola BTA hingga 2022, ketika proses transisi diperkirakan akan berakhir.

Dengan otonomi yang komprehensif, umat Islam akan bebas dalam urusan internal mereka, mendirikan dan menjalankan pengadilan hukum Islam di dalam yurisdiksi mereka dan mengelola perairan di sekitarnya bersama-sama dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: WOW, Korban Meninggal COVID-19 di Seluruh Dunia Melebihi Dua Juta

Mereka akan terikat dengan Filipina dalam kebijakan luar negeri, meskipun dengan beberapa fleksibilitas.

Selain itu, mantan pejuang Front Pembebasan Nasional Moro, serta mereka yang dari MILF akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata pemerintah.***