Network
CERDIKINDONESIA - PPK Kosgoro 1957 menyebutkan langkah pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga terkait larangan kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sudah tepat mengingat ormas itu sering meresahkan masyarakat.
"Jadi melihat tindakan FPI selama ini bagaimana mereka juga menyebabkan keresahan, membuat kekacauan. Tindakan pemerintah dengan satu tidak memperpanjang izin mereka, dan juga menyatakan mereka organisasi terlarang sudah merupakan keputusan yang tepat," kata Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Akbarshas Fikarno dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Baca Juga: Pemerintah Bubarkan FPI, Lemkapi Nilai Sudah Tepat Karena Kegiatan FPI Cenderung Ganggu Kamtibmas
Baca Juga: DPR Dukung Keputusan Pemerintah Bubarkan FPI, Sudah Melalui Pertimbangan Matang dan Komprehensif
Baca Juga: Video Mesum 19 Detiknya Tersebar di Media Sosial Jadi Alasan Polisi Tetapkan Gisel Sebagai Tersangka
Alasan Dave mendukung sikap pemerintah itu, salah satunya karena FPI sudah terlihat ditunggangi oleh kepentingan asing.
Dave mengulas kehadiran intelijen Jerman di Markas FPI beberapa waktu lalu.
"Dikarenakan ini juga memang sudah menjadi polemik di masyarakat dan sudah terlihat juga bahwa mereka ini ditunggangi oleh kepentingan asing. Kita bisa melihat hadirnya intelijen Jerman itu," papar Dave.
Hal itu juga menunjukkan tidak ada niat murni memperjuangkan agama ataupun juga menjaga kesatuan negara dan bangsa serta Pancasila.
Baca Juga: MYD Jadi Pemeran Video Syur 19 Detik Bareng Gisel, Nama Adhietya Mukti Sempat Ikut Dituduh Netizen
Baca Juga: MYD Jadi Pemeran Video Syur 19 Detik Bareng Gisel, Nama Adhietya Mukti Sempat Ikut Dituduh Netizen
Baca Juga: Video Syur 19 Detik, Direkam Gisel, Dikirim Via Airdrop ke MYD, Polisi Telusuri Penyebarnya
Baca Juga: Dari Jendela SMP 30 Desember, Terungkap Kondisi Menyedihkan Joko dan Indra yang Bikin Semua Panik
"Ada motif-motif tersendiri yang ditunggangi oleh pihak luar. Ini justru sangat membahayakan bagi NKRI," tutur Ketua DPP Golkar itu.
Dave menegaskan, jika FPI masih tetap beraktivitas dengan sudah keluarnya sikap tegas pemerintah, harus ditindak karena tindakan itu sudah melawan hukum.
"Harus ditindak, karena sudah ada landasan hukum pemerintah untuk melakukan tindakan. Pemerintah harus tegas, ini menunjukkan pemerintah mengerti situasi, mengerti kebutuhan bangsa dan ini juga untuk pemulihan ekonomi yang pada dasarnya dibutuhkan satu situasi yang lebih kondusif," ujar Dave.
