CerdikIndonesia - KINERJA ANIES TIGA TAHUN MENJABAT BELUM BERHASIL
Jakarta: Tepat dihari Jumat (16/10/2020) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasuki 3 tahun masa kepemimpinan. Diakui bahwa dalam kinerjanya Anies Baswedan belum berhasil secara signifikan dalam mengatasi macet dan banjir. Serta Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diminta fokus mengatasi dua masalah tersebut di sisa masa tugasnya.
Baca Juga: Nora Alexandra Berharap Penangguhan Sang Suami Jerinx Dikabulkan, Agar Bisa Kembali ke Pelukanku
RRI.co.id melampirkan Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai, kinerja Anies dalam mengatasi berbagai masalah yang sering disorot warga Jakarta seperti banjir, macet, dan perkampungan kumuh, belum terlihat signifikan.
“Jakarta secara umum tengah menuju bunuh diri ekologis. Masalah banjir, kemacetan, kampung kumuh belum hasilnya, ”ungkap Nirwono kepada wartawan ditulis RRI.co.id Sabtu, (17/10/2020).
Baca Juga: Mulai 2021, Google Hangout Ditutup dan Beralih ke Google Chat, Gratis untuk Semua Pengguna
Setelah adanya pandemi Corona jawaban justru semakin keteteran dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Hal ini Keterampilan untuk mengalihkan anggaran program prioritas penanganan Covid-19.
“Gubernur ke depan harus menentukan skala prioritas. Jika tidak, Jakarta menuju senjanya, semakin terpuruk, ” ungkapnya
Baca Juga: Ma'ruf Amin: MUI Dilibatkan untuk Pertimbangan Kehalalan Vaksin Covid-19
Nirwono juga mengklaim, bahwa anggaran yang tersedia saat ini kian menipis. Maka dari itu, sulit bagi Anies dapat mengejar 23 janji kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu. Dia pun menyarankan Anies untuk memilih skala prioritas di sisa dua tahun masa jabatannya. Skala prioritas itu pertama menurut dia yakni membenahi Jakarta pasca pandemi. Selain itu, mengatasi banjir, macet, dan melakukan penataan kampung kumuh.
"Penataan permukiman padat penduduk yang seharusnya juga menjadi fokus program. Sebab, dari sinilah perbaikan Jakarta dimulai," papar Nirwono penuh harap.
Baca Juga: Meski Belum Bersertifikat Halal, Vaksin Corona Boleh Digunakan, Ma'ruf Amin Sebut Karena Darurat
RRI.co.id juga menuliskan, Nirwono mengungkapkan, pada saat ini sejumlah kampung kumuh di Ibu Kota menjadi zona merah penularan Covid-19. Sebab, lingkungan tidak sehat dengan sanitasi buruk, air bersih, dan masalah lainnya.
“Pembangunan kampung yang sehat harusnya menjadi prioritas pembangunan pada 2021,” tegasnya.
Dalam menata kampung kumuh, Nirwono meminta penyediaan hunian harus berjalan bersamaan dengan penataan kampung kumuh adalah pemikiran pemerintah yang bijak serta tidak merusak tata ruang.
Baca Juga: Mabes Polri Angkat Bicara Terkait LGBT di Lingkungan Polri
Sementara itu, Nirwono juga menyinggung Anies perihal menyediakan 30 ribu rumah per tahun dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun dalam tiga tahun, target 30 ribu hunian itu belum tercapai. Pada hal idealnya, mencapai 60 ribu hunian per tahun.
Nirwono juga menambahkan, janji rumah dengan Uang Muka (DP) nol rupiah pun tidak berjalan lancar. Sementara kebutuhan rumah sangat penting bagi warga Ibu Kota karena rumah adalah tempat terakhir warga untuk beristirahat dari aktivitas.
Baca Juga: Tekan Disinformasi Soal Covid-19, Inilah Istilah Medis yang Anda Pahami!
“DP nol tidak signifikan. Lebih baik bangun rusun sebanyak-banyaknya untuk penataan perkampungan kumuh. Begitu selesai masa jabatannya, Anies sudah menata seluruh kampung kumuh, ” sarannya
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDiP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, target penyediaan hunian layak huni untuk warga Ibu Kota sebanyak 350 ribu unit selama tiga tahun masa jabatan Anies belum tercapai dan masih jauh dari target rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pencapaiannya hanya 50 ribu unit. Begitu pun penanganan banjir, program naturalisasi kali, masih nol, ” ucapnya
Baca Juga: Tekan Disinformasi Soal Covid-19, Inilah Istilah Medis yang Anda Pahami!
Mantan wakil Sekretaris Bidang DPD Internal DKI Jakarta ini pun meminta, agar Anies fokus dalam menyelesaikan target-tartet dalam RPJMD di sisa dua tahun kepemimpinannya.
Politisi Nasional Demokrat (NasDem) di DPRD DKI Jakarta, Jupiter menyebutkan, ada sekitar 5 juta penduduk Jakarta tidak punya hunian, sejak anies penutupan Gubernur di tahun2017 lalu jumlah ini tidak ada perubahan penurunan.
“Itu faktanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data tahun 2017, dan sampai sekarang masih banyak,” tegas Jupiter pada RRI.co.id
3 dari 21 kampung kumuh yang merupakan bagian dari CommunityAction Plan (CaP) menjadi pembenahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca Juga: Bioskop di Kota ini Sudah Buka Lagi Meski Pandemi Belum Usai, di Mana Saja?
“Ada 21 kampung prioritas, antara lain Kampung Akuarium (Jakarta Utara), Kampung Bukit Duri (Jakarta Selatan), dan Kampung Bayam (Jakarta Utara) yang dalam proses,” ungkap Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman DKI Jakarta, Suharti, dalam sebuah diskusi virtual, dua hari lalu.
Suharti melanjutkan, untuk Kampung Susun Akuarium, ditargetkan selesai pada 2021. Saat ini, pihaknya masih melakukan pembahasan atau pembahasan sewa. Jika pun ada biaya, warga akan membayarnya ke badan yang bentuknya koperasi bukan secara cuma-cuma.
“Di Kampung Susun Akuarium kan sudah didirikan koperasi. mereka kan tak mungkin tinggal secara gratis. ada biaya perawatan dan pemeliharaan, ” tutupnya