Network
“Satu hal yang kami lakukan dalam dua tahun ini adalah memperbaiki proses perencanaan pembangunan. Kita ada aplikasi namanya Si Rampak Sekar. Dulunya situasi masih banyak yang manual, masih berbasis yang sifatnya anggaran diberikan kemudian program di lapangan atau istilahnya program follow money,” papar Kang Emil.
“Sekarang dibalik money follow program. Programnya dulu dimatangkan kemudian dieksekusi baru anggaran diberikan. Jadi, tidak ada lagi dinas buang-buang uang, kemudian isunya adalah tidak terakses, terlalu top-down, pelayanan lambat cenderung menjadi ruang korupsi,” ujarnya.
Dengan Si Rampak Sekar, Kang Emil menegaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar bisa memastikan bahwa APBD Provinsi Jabar sangat ketat, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: 106 Peserta Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Sekretariat Kabinet dan Kemensetneg 2019
Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK)
TRK adalah inovasi untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia atau ASN di Pemda Provinsi Jabar. Melalui sistem ini, ASN di Jabar akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan kinerjanya. Setiap hari ASN di Jabar harus absen melalui TRK dengan mencantumkan bukti hasil pekerjaan yang telah dilakukannya.
“Lewat TRK ini semua wajib mengisi (hasil pekerjaan) dengan detail, dievaluasi 360 derajat oleh sesamanya, sehingga menghasilkan tidak ada lagi orang yang bolos yang tidak ketahuan, tidak ada lagi yang masuk kerja tapi tidak bekerja, itu pasti ketahuan, dan tidak ada lagi PNS yang over time atau under time dari sisi pekerjaan,” ucap Kang Emil.
Baca Juga: Seohyun Girls Generation Menulis Pesan Untuk Mendiang Park Jisun, Gimana ya?
Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara)
Sambara merupakan salah satu inovasi pelayanan publik di Jabar dalam bidang perpajakan khususnya untuk pajak kendaraan bermotor. Kang Emil pun mengaku sejak digulirkannya aplikasi ini terjadi peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Jabar yang naik hampir empat kali lipat.
Pada 2018 atau sebelum diterapkannya Sambara, pendapatan pajak mencapai Rp114 miliar lebih. Namun, setelah diterapkannya aplikasi ini, pedapatan pajak pada 2019 naik menjadi Rp406 miliar lebih.
“Kita sekarang mengubah persepsinya bukan rakyat yang datang kepada negara tapi negara yang datang kepada rakyat. Jadi, untuk pembayaran kewajiban masyarakat terhadap pajak kita membiasakan diri kepada kebiasaan mereka,” kata Kang Emil.
