Network
CerdikIndonesia - DPR RI Akan Melakukan Penyempurnaan Terhadap Undang-Undang.
DPR RI telah mensahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (05/10/2020) lalu. Hal tersebut membuat banyak kontroversi di kalangan masyarakat dan terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa, guna menolak disahkannya RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: Rayakan Hari Tanpa Bra Sedunia, Nikita Mirzani Unggah Foto Mandi Bareng Dinar Candy
Hal tersebut mendapat respon dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam keterangan di akun Instagram pribadi miliknya @puanmaharaniri, mengatakan jika Undang-Undang Cipta Kerja dirasakan kurang sempurna oleh sebagian masyarakat, maka sebagai Negara hukum, dapat dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tersebut melalui mekanisme dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Demokrat Telah Terima Surat Pengunduran Diri Ferdinand Hutahaean, Terima Kasih Atas Pengabdiannya!
“Apabila Undang-Undang ini, masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum sempurna, maka sebagai Negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan Undang-Undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulisnya.
“DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang-Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” sambungnya.
Baca Juga: Siap Sambut Investor, Kemenperin Genjot Perluasan Kawasan Industri
Puan juga mengatakan, pembuatan RUU Cipta Kerja telah dilakukan secara selesai oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif secara terbuka dan mengutamakan kepentingan nasional dalam jangka pendek maupun panjang.
