Network
CERDIKINDONESIA- Lebih dari 50 mantan menteri luar negeri, perdana menteri dan pejabat senior internasional, termasuk dua mantan menteri Konservatif Inggris, telah menandatangani surat terbuka yang mengutuk campur tangan politik dalam upaya pengadilan pidana internasional (ICC) untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang di Palestina. seperti dilansir dari laman farsnews, Selasa 1 Juni 2021.
Surat itu mengikuti langkah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump untuk memberi sanksi kepada pejabat pengadilan, perintah yang telah dibatalkan oleh pemerintahan Joe Biden, dan juga dipandang sebagai teguran Boris Johnson, perdana menteri Inggris.
Baca Juga: PBB Berjanji Akan Galang Dana Untuk Palestina dan Menganggap Situasi Saat Ini Bagai Neraka Untuk Anak-anak
Johnson menyatakan bahwa penyelidikan ICC yang dibuka pada Maret tersebut memberi kesan sebagai serangan parsial dan merugikan terhadap sekutu Inggris, mengacu pada Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa penyelidikan ICC akan menjadi antisemitisme murni.
Stafnya dan kelompok masyarakat sipil yang bekerja sama mengutuk peningkatan serangan terhadap ICC. Surat tersebut mengidentifikasi langkah pemerintahan Trump melawan pengadilan sebagai bagian dari tren yang lebih luas.
"Kami menyaksikan dengan keprihatinan serius perintah eksekutif yang dikeluarkan di Amerika Serikat oleh mantan presiden Donald Trump dan sanksi yang ditetapkan terhadap staf pengadilan dan anggota keluarga mereka," kata surat itu.
Johnson menyatakan bahwa penyelidikan ICC yang dibuka pada Maret tersebut memberi kesan sebagai serangan parsial dan merugikan terhadap sekutu Inggris, mengacu pada Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa penyelidikan ICC akan menjadi antisemitisme murni.
Stafnya dan kelompok masyarakat sipil yang bekerja sama mengutuk peningkatan serangan terhadap ICC. Surat tersebut mengidentifikasi langkah pemerintahan Trump melawan pengadilan sebagai bagian dari tren yang lebih luas.
"Kami menyaksikan dengan keprihatinan serius perintah eksekutif yang dikeluarkan di Amerika Serikat oleh mantan presiden Donald Trump dan sanksi yang ditetapkan terhadap staf pengadilan dan anggota keluarga mereka," kata surat itu.
Baca Juga: Aneh! AS Sumbang Kemanusiaan Pada Palestina dan Jual Senjata Pada Israel, AS Ingin Israel-Palestina Tak Damai?
"Yang sangat mengkhawatirkan sekarang adalah kritik publik yang tidak beralasan terhadap pengadilan mengenai penyelidikannya atas dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk tuduhan antisemitisme yang tidak berdasar." tambah surat itu.
“Sudah diakui bahwa pertanggungjawaban atas pelanggaran hak semua pihak dalam konflik tersebut sangat penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan." kata surat itu.
“Upaya untuk mendiskreditkan pengadilan dan menghalangi pekerjaannya yang tidak dapat ditoleransi jika kita serius dalam mempromosikan dan menegakkan keadilan secara global.” tambah para penandatangan sambil menolak keluhan yang dilontarkan oleh Johnson dalam sebuah surat kepada Conservative Friends of Israel.
"Yang sangat mengkhawatirkan sekarang adalah kritik publik yang tidak beralasan terhadap pengadilan mengenai penyelidikannya atas dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk tuduhan antisemitisme yang tidak berdasar." tambah surat itu.
“Sudah diakui bahwa pertanggungjawaban atas pelanggaran hak semua pihak dalam konflik tersebut sangat penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan." kata surat itu.
“Upaya untuk mendiskreditkan pengadilan dan menghalangi pekerjaannya yang tidak dapat ditoleransi jika kita serius dalam mempromosikan dan menegakkan keadilan secara global.” tambah para penandatangan sambil menolak keluhan yang dilontarkan oleh Johnson dalam sebuah surat kepada Conservative Friends of Israel.
Baca Juga: Perancis dan AS Bersitegang, Buntut Konflik Israel-Palestina, Perancis Beralibi AS Dibalik Konflik Tersebut
Penyelidikan ICC juga mendapat tentangan dari negara-negara Eropa lainnya. Menteri luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan bahwa "pengadilan tidak memiliki yurisdiksi karena tidak adanya unsur kenegaraan Palestina yang diwajibkan oleh hukum internasional."
Para penandatangan surat tersebut berasal dari seluruh spektrum politik Eropa termasuk mantan menteri kabinet Konservatif Sayeeda Warsi dan Chris Patten, mantan menteri luar negeri Partai Buruh untuk pembangunan internasional Douglas Alexander; mantan pemimpin partai Demokrat Liberal Sir Menzies Campbell, dan mantan menteri negara Buruh di Kantor Luar Negeri Ben Bradshaw.
Membela penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Palestina, Mantan Menteri Luar Negeri Denmark dan mantan Presiden Majelis Umum PBB Mogens Lykketoft, mengatakan “Tatanan global berbasis aturan didasarkan pada gagasan, bahwa pelanggaran hukum internasional harus dihadapi dengan konsekuensi. "
Penyelidikan ICC juga mendapat tentangan dari negara-negara Eropa lainnya. Menteri luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan bahwa "pengadilan tidak memiliki yurisdiksi karena tidak adanya unsur kenegaraan Palestina yang diwajibkan oleh hukum internasional."
Para penandatangan surat tersebut berasal dari seluruh spektrum politik Eropa termasuk mantan menteri kabinet Konservatif Sayeeda Warsi dan Chris Patten, mantan menteri luar negeri Partai Buruh untuk pembangunan internasional Douglas Alexander; mantan pemimpin partai Demokrat Liberal Sir Menzies Campbell, dan mantan menteri negara Buruh di Kantor Luar Negeri Ben Bradshaw.
Membela penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Palestina, Mantan Menteri Luar Negeri Denmark dan mantan Presiden Majelis Umum PBB Mogens Lykketoft, mengatakan “Tatanan global berbasis aturan didasarkan pada gagasan, bahwa pelanggaran hukum internasional harus dihadapi dengan konsekuensi. "
Baca Juga: Berikut 9 Fakta Palestina yang Tidak Diketahui Banyak Orang, Salah Satunya Penggunaan Mata Uang AS
“Pengadilan pidana internasional adalah alat penting untuk mencapai tujuan itu dan merupakan kewajiban kita untuk melindungi kemandiriannya serta memperkuat kemampuan untuk bekerja. Menantang independensi pengadilan maka akan menantang perlindungan tatanan yang berbasis aturan global," tambah Lykketoft.
Meskipun surat itu tidak menyebutkan nama Johnson, intervensinya menggarisbawahi kekhawatiran atas upaya untuk menghambat penyelidikan ICC.
Misi Palestina ke Inggris menggambarkan surat Johnson sebagai kontradiksi yang sangat disesalkan dari hukum internasional dan kebijakan Inggris sebelumnya.
johnson menyatakan bahwa hal ini menandai titik terendah dalam hubungan Inggris-Palestina dan merusak kredibilitas Inggris di panggung internasional.***
“Pengadilan pidana internasional adalah alat penting untuk mencapai tujuan itu dan merupakan kewajiban kita untuk melindungi kemandiriannya serta memperkuat kemampuan untuk bekerja. Menantang independensi pengadilan maka akan menantang perlindungan tatanan yang berbasis aturan global," tambah Lykketoft.
Meskipun surat itu tidak menyebutkan nama Johnson, intervensinya menggarisbawahi kekhawatiran atas upaya untuk menghambat penyelidikan ICC.
Misi Palestina ke Inggris menggambarkan surat Johnson sebagai kontradiksi yang sangat disesalkan dari hukum internasional dan kebijakan Inggris sebelumnya.
johnson menyatakan bahwa hal ini menandai titik terendah dalam hubungan Inggris-Palestina dan merusak kredibilitas Inggris di panggung internasional.***
