Network
CERDIKINDONESIA - Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran alutsista sebesar Rp1.760 trilun pada tahun 2021.
Anggota DPR RI Komisi I Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin membantah tudingan yang menyebutkan ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa anggaran tersebut baru sebatas rencana awal dan belum masuk ketahap pembelian atau pengadaan.
Baca Juga: TB Hasanuddin Soroti Kesejahteraan TNI, Apa Sebabnya?
Rencana Menteri Pertahanan menganggarkan Rp1760 triliun untuk pengadaan alutsista, harus mendapat persetujuan Presiden, Menkeu dan DPR.
"Karena itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan . Kerugian negara bagaimana , anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," katanya, Minggu 30 Mei 2021.
Ia menambahkan, bila Menkeu menyetujui rencana pengadaan alutsista ini walau tak sepenuhnya, tentu akan sangat mengakselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent yang tinggi.
"Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," tandasnya.
Ia menilai, nyaris seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua, bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.
Ia berpendapat, modernisasi alutsista telah menjadi satu kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.
"Pada prinsipnya saya setuju untuk memoderisasi alut sista TNI yang hampir 70 % sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Baca Juga: Akhirnya Menhan Prabowo Subianto Ketemu Menhan Jepang Nobuo Kishi, Membahas tentang Apa?
Sebelumnya pengamat pertahanan sekaligus akademisi Connie Rahakundini, mempertanyakan rencana Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista yang ribuan triliun ini.
Yang Connie maksud adalah tentang kredit Eskpor (KE) dari Qatar senilai Rp1760 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan melalui sebuah perusahaan bernama TMI (Teknologi Militer Indonesia).
Hasil penelusurannya hingga ke kantor TMI, sama sekali tidak meyakinkannya untuk pekerjaan besar pengadaan alutsista bernilai ribuan triliun.
Hal paling mendasar dari temuan Connie, adalah seluruh rencana pengadaan harus cair pada 2024 namun beban utangnya baru berakhir 2044.
"DPR khususnya Komisi 1 yang membidangi Pertahanan harusnya bersikap. Dan, seperti biasanya, untuk urusan kredit ekspor harusnya atas sepengetahuan dan persetujuan Bappenas," kata Connie.***
