Network
CERDIKINDONESIA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta agar bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Provinsi Jabar tetap dilanjutkan hingga tahun 2021.
"Fraksi PKS DPRD Jabar bersikap agar Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial COVID-19 di tahun 2021. Di tingkat pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar yang juga Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu, di Bandung, Sabtu.
Baca Juga: Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Balik Ke Rumah Padahal Sedang Jalani Hukuman Penjara, Ada Apa?
Baca Juga: Dua Minggu Isolasi di RS, Bupati Lumajang Thoriqul Haq Umumkan Negatif Covid-19
Usulan agar bansos bagi warga terdampak COVID-19 tetap dilanjutkan hingga tahun depan, kata Haru, merupakan salah satu pembahasan dalam acara refleksi akhir tahun 2020 dan menyikapi pembangunan di Provinsi Jabar selama satu tahun terakhir oleh DPW PKS Jabar yang digelar secara daring.
Haru Suandharu mengatakan bahwa DPW PKS Jabar selalu bersama rakyat, terlebih di masa pandemi COVID-19.
Baca Juga: Tolak Rapid Tes, Polisi Bekuk 455 Anggota FPI Saat Demo 1812
Baca Juga: Periksa Korupsi Suap Benur, KPK Cegah Istri Edhy Prabowo dan Orang-Orang Ini Pergi ke Luar Negeri
Selain itu, Haru juga menyinggung keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai sembilan rancangan peraturan daerah atau raperda yang berpihak kepada rakyat.
"Ada lima raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD, karena terjadinya masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini," kata Haru.
Haru menuturkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi COVID-19 masih panjang.
Baca Juga: Harga Tertinggi Rapid Tes Antigen Swab Rp250 Ribu di Pulau Jawa dan Rp275 Ribu di Luar Jawa
Baca Juga: Dapat Asimilasi, Vanessa Angel Bebas dari Penjara
"Di dalam APBD perubahan 2020 misalnya Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center," kata dia.
Seharusnya apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 harus dimaksimalkan, kata Haru Suandharu.
Haru menilai bahwa saat ini kebijakan yang ada belum maksimal berpihak kepada rakyat.
Baca Juga: Edy Mulyadi Tidak Kooperatif, Bareskrim Polri Layangkan Surat ke Dewan Pers Pertanyakan Media FNN
Baca Juga: Pemerintah Desak Vaksin Merah Putih Siap Diproduksi Akhir 2021
"Saya berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis, bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat masa pandemi in," kata dia lagi.
Haru meminta penanganan COVID-19 di Jabar harus maksimal, karena jumlah penduduk di Jabar paling tinggi.
"Sehingga Fraksi PKS DPRD Jabar mengusulkan terkait vaksin COVID-19 didengar oleh pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun tentang penanganan COVID-19 ini didengar," kata dia lagi.
"Saya melihat hanya gimmick saja substansinya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah, yang saat ini masih dibahas di tingkat pansus sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021," kata Haru.
