Network
CERDIK INDONESIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 pada Minggu, 6 Desember 2020 di kantor KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta.
Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020.
Menanggapi kasus tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta saksi-saksi kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 tidak perlu takut untuk mengungkapkan kasus tersebut.
Baca Juga: Mensos Diancam Hukuman Mati, Ini Peraturan Death Penalty Bagi Koruptor di Indonesia
Ketua LPSK Hasto Atmojo, dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu 6 Desember 2020 mengungkapakn bahwa LPSK siap membantu penegak hukum untuk berani memberikan keterangan terkait kasus korupsi bansos COVID-19 tersebut.
"Mari bantu penegak hukum dengan berani memberikan keterangan sehingga korupsi itu dapat diungkap dan pelaku-nya diadili," kata Hasto.
Keberanian para saksi turut mengungkapkan kasus tersebut akan diimbangi dengan perlindungan dari negara, yang pelaksanaannya dilakukan LPSK. Hal itu diatur secara jelas dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Baca Juga: Mensos Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Ini Profil Dan Kisah Hidup Juliari Batubara
