CERDIK INDONESIA - Putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution menang dalam pilkada di wilayahnya berdasarkan hasil hitung cepat dan perolehan suara sementara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis, 10 Desember 2020.
Unggulnya kedua keluarga dari Presiden Jokowi tersebut nampaknya membuat banyak pihak yang menilai saat ini pemerintah sudah melakukan politik dinasti.
Maraknya anggapan masyarakat tentang politik dinasti ini juga mengingatkan statement dari Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Dikabarkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Ini Penjelasan KPK
Mulyanto mengaku, prihatin dengan sikap abai Presiden Joko Widodo terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Dia menilai, sikap ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi karena secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
Mulyanto juga menambahkan bahwa pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik.
Baca Juga: Mahasiswi Undana Kupang Terpaksa Wisuda di Kebun
"Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis," jelas Mulyanto saat membahas munculnya dinasti politik di Indonesia oktober lalu.
Anggota DPR RI ini mengungkapkan, politik dinasti tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi.
"Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif," paparnya.
Baca Juga: Daftar Lengkap Tim Yang Lolos Babak 16 Besar Liga Champions, Banyak Potensi Big Match
Karenanya, Mulyanto meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini, dengan didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, ia khawatir sistem politik Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.***