Network
Baca Juga: Kemenag Usulkan Asrama Haji Jadi Destinasi Manasik Haji, Apa Tujuannya?
Kajian Tanah Papua dari Sisi Kependudukan
Permasalahan di Tanah Papua merupakan konstelasi dari berbagai aspek sebagaimana tercantum di dalam Road Map Papua yang disusun oleh LIPI. Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Gusti Ayu Ketut Sutiari menjelaskan, salah satu di antaranya adalah marginalisasi dan diskriminasi terhadap OAP dalam berbagai aspek kehidupan.
Untuk memahami marginalisasi dan diskriinasi tersebut, menurut Ayu, ada hal mendasar yang sangat membantu prosesnya, yaitu memahami kondisi sosial demografi OAP.
Baca Juga: Inilah Lirik Lagu Fakboi yang Sering Meramaikan Home Tiktokmu
“Migrasi penduduk merupakan faktor utama dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat.
Migrasi secara besar-besaran telah terjadi sejak ditetapkan provinsi ini menjadi tujuan migrasi pada kurun waktu 1980-1990-an,” paparnya.
Kemudian, dari sisi pendidikan, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Anggi Afriansyah, menuturkan ada dua masalah mendasar yang membuat pendidikan di tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal.
Baca Juga: Penanganan Covid-19, Jokowi Sebut Lockdown Bukan Pilihan Tepat
Pertama, persoalan struktural yang terkait regulasi, tata kelola kelembagaan, anggaran, dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografis, demografis, sosial dan budaya OAP.
Kedua, tantangan sosial kultural meliputi: Identitas budaya yang beragam; Pemenuhan hak yang terkendala oleh situasi geografis; Keterbatasan anak-anak untuk belajar dan pendidikan bagi OAP yang tidak relevan karena tidak membangun imajinasi, berbasis kearifan lokal, dan pengembagan diri.
Baca Juga: Penanganan Covid-19, Jokowi Sebut Lockdown Bukan Pilihan Tepat
Dari aspek lain, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Widayatun memaparkan, Provinsi Papua Barat hingga saat ini masih mengalami masalah kesehatan ibu dan anak yang kompleks, seperti tingginya kematian bayi dan prevalensi gizi kurang/buruk termasuk stunting. “Pelayanan kesehatan ibu dan anak di provinsi ini menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari sisi penyedia layanan maupun dari sisi pengguna layanan masyarakat OAP,” paparnya.
Baca Juga: Inilah Rencana Transformasi GBK di Tengah Pandemi, Apa Saja?
Widayatun merinci, hambatan dari sisi penyedia layanan diantaranya: Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pelayanan; Kondisi geografis wilayah; Keterbatasan dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan hambatan dari sisi pengguna layanan, termasuk: Adat atau kebiasaan dan kondisi sosial budaya; Terkait perilaku kesehatan. “Perilaku kesehatan terjadi di usia remaja, pada saat kehamilan, saat persalinan, hingga menyusui”, tandasnya.
