CerdikIndonesia - Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti, menjelaskan kajian dari sisi kependudukan Orang Asli Papua (OAP) oleh Pusat Penelitian Kependudukan adalah bagian dari kegiatan Penelitian Prioritas Riset Nasional (PRN) yang sudah disepakati untuk diperhatikan.
Baca Juga: Bagaimana Hubungan Indonesia dan Tiongkok, Ini Penjelasan Pakar LIPI
“Penelitian yang menghasilkan tiga buku ini, sejak awal sudah tergabung di dalam PRN yang memang digagas dan disepakati sebagai bagian dari hal yang penting untuk di perhatikan,” jelas Nuke dalam acara daring peluncuran dan diskusi Buku-Buku Tantangan dan Solusi Tanah Papua dari Sisi Kependudukan, pada Kamis (1/10).
Baca Juga: Berpikiran Positif Saat Pandemi, Simak Caranya!
“Bahkan seiring dengan perkembangan waktu saya melihat hasil kajian di Papua bahwa bagaimana penguatan masyarakat dalam arti budaya lokal atau local wisdom papua, menjadi hal yang penting diperhatikan,” ungkap Nuke.
Ia menekankan bahwa persoalan lokal Papua adalah suatu kekuatan dan bukan kelemahan.
Baca Juga: Terjadi La Nina, BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Peningkatan Curah Hujan, di Wilayah Mana Saja?
Nuke menjelaskan, tim peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, telah menyelesaikan tiga topik kajian dari hasil kerja keras para peneliti melakukan survei sepanjang 2019 di wilayah yang mempunyai tingkat permasalahan stategis yang tinggi, di antaranya di Kabupaten: Tambrauw dan Sorong, Provinsi Papua Barat.
“Persoalan Papua sebagaimana umumnya termasuk wilayah-wilayah yang pada posisi tidak disentralkan seperti Pulau Jawa. Namun, isu Papua menjadi mencuat sangat luar biasa pada tingkat nasional maupun internasional, karena isu-isu politiknya,” terangnya.
Baca Juga: Jo Yuri IZ*ONE Trending karena Rambut Pendeknya, Kamu Suka Gaya Rambutnya yang Mana?
Nuke menegaskan, hak-hak dasar masyarakat Papua, tidak kalah pentingnya dengan isu politik. “Hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut tentang Papua bukan hanya membicarakan politik, tetapi kita perlu membicarakan bagaimana hak-hak masyarakat Papua dalam hal sosial, budaya, ekonomi, kesehatan dan lainnya”, imbuhnya.
Baca Juga: TREASURE Tak Takut Tampil Liar di MV Seru B.L.T (Bling Like This), Bayangkan Keliarannya!
Lebih lanjut Nuke menjelaskan bahwa Road Map Papua yang dihasilkan oleh LIPI dijadikan sebagai dasar melakukan kegiatan kajian dengan mencoba keluar dari hal-hal yang mainstream. Hasilnya. akan memberikan nilai tambah tidak hanya di kalangan akademisi, tetapi juga pada kalangan pembuat kebijakan.
Hasil studi dipublikasikan dalam tiga buku yang berjudul (1) Orang Asli Papua: Kondisi Sosial Demografi dan Perubahan, Kesehatan Ibu dan Anak Orang Asli Papua; (2) Antara Ketersediaan Layanan dan Tantangan Sosial Budaya dan Pendidikan Sebagai Jalan Terang; (3) Membangun Pendidikan yang Responsif Terhadap Kondisi Geografis, Demografi, Sosial, dan Budaya Orang Asli Papua.
Baca Juga: Kemenag Usulkan Asrama Haji Jadi Destinasi Manasik Haji, Apa Tujuannya?
Kajian Tanah Papua dari Sisi Kependudukan
Permasalahan di Tanah Papua merupakan konstelasi dari berbagai aspek sebagaimana tercantum di dalam Road Map Papua yang disusun oleh LIPI. Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Gusti Ayu Ketut Sutiari menjelaskan, salah satu di antaranya adalah marginalisasi dan diskriminasi terhadap OAP dalam berbagai aspek kehidupan.
Untuk memahami marginalisasi dan diskriinasi tersebut, menurut Ayu, ada hal mendasar yang sangat membantu prosesnya, yaitu memahami kondisi sosial demografi OAP.
Baca Juga: Inilah Lirik Lagu Fakboi yang Sering Meramaikan Home Tiktokmu
“Migrasi penduduk merupakan faktor utama dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat.
Migrasi secara besar-besaran telah terjadi sejak ditetapkan provinsi ini menjadi tujuan migrasi pada kurun waktu 1980-1990-an,” paparnya.
Kemudian, dari sisi pendidikan, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Anggi Afriansyah, menuturkan ada dua masalah mendasar yang membuat pendidikan di tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal.
Baca Juga: Penanganan Covid-19, Jokowi Sebut Lockdown Bukan Pilihan Tepat
Pertama, persoalan struktural yang terkait regulasi, tata kelola kelembagaan, anggaran, dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografis, demografis, sosial dan budaya OAP.
Kedua, tantangan sosial kultural meliputi: Identitas budaya yang beragam; Pemenuhan hak yang terkendala oleh situasi geografis; Keterbatasan anak-anak untuk belajar dan pendidikan bagi OAP yang tidak relevan karena tidak membangun imajinasi, berbasis kearifan lokal, dan pengembagan diri.
Baca Juga: Penanganan Covid-19, Jokowi Sebut Lockdown Bukan Pilihan Tepat
Dari aspek lain, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Widayatun memaparkan, Provinsi Papua Barat hingga saat ini masih mengalami masalah kesehatan ibu dan anak yang kompleks, seperti tingginya kematian bayi dan prevalensi gizi kurang/buruk termasuk stunting. “Pelayanan kesehatan ibu dan anak di provinsi ini menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari sisi penyedia layanan maupun dari sisi pengguna layanan masyarakat OAP,” paparnya.
Baca Juga: Inilah Rencana Transformasi GBK di Tengah Pandemi, Apa Saja?
Widayatun merinci, hambatan dari sisi penyedia layanan diantaranya: Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pelayanan; Kondisi geografis wilayah; Keterbatasan dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan hambatan dari sisi pengguna layanan, termasuk: Adat atau kebiasaan dan kondisi sosial budaya; Terkait perilaku kesehatan. “Perilaku kesehatan terjadi di usia remaja, pada saat kehamilan, saat persalinan, hingga menyusui”, tandasnya.