Network
CERDIKINDONESIA - Melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Naidem Makarim mengatakan, tahun 2020, Kemendikbud menganggarkan Rp. 3,6 T untuk program bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud Bagi PTK Non-PNS Segera Cair, Berikut Skema dan Cara Pencairannya
Ia menargetkan sasaran untuk 2.034.732 orang, masing-masing pendidik/tenaga kependidikan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.800.000 yang akan diberikan satu kali.
"Total anggaran yang akan kita keluarkan adalah sekitar Rp 3,6 triliun," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin 16 November 2020.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah 1,8 Juta Untuk PTK non-PNS Cair, Berikut Syarat Pencairan BSU Kemendikbud
Dia mengatakan, syarat yang ditetapkan Kemendikbud sangat mudah, sehingga bantuan dapat diberikan secara cepat dan efisien.
Persyaratan BSU Kemendikbud, yaitu merupakan WNI, berstatus bukan sebagai PNS, tidak menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020, tidak menerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020, dan berpenghasilan di bawah Rp 5.000.000.
Baca Juga: Laga Hidup Mati Grup 1 UEFA Nations League 2020: Belanda Tersingkir, Italia Lolos ke Semifinal
"Makanya dengan kriteria yang sangat sederhana seperti ini, jumlah penerima yang kita sasarkan adalah sedikit lebih dari dua juta penerima," ucap Nadiem.
Pendidik/tenaga kependidikan yang bisa mendapatkan bantuan ini meliputi dosen, guru, pendidik PAUD, pendidik keseteraan, hingga tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang tercatat di Kemendikbud.
Baca Juga: Mamah Dedeh Positif COVID-19, Begini Kondisinya
Nadiem mengatakan, dari sejumlah kategori itu yang paling besar yaitu guru honorer dengan total sekitar 1,6 juta orang. Namun, dalam rapat, ia tidak menyebutkan secara rinci kapan BSU Kemendikbud akan diberikan.
"Yang paling besar dari ini adalah guru honorer ya, sebesar 1,6 juta dan sisanya adalah dosen dan tenaga pendidik," kata dia.***
