Network
CerdikIndonesia - Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah melaksanakan Program Perhutanan Sosial yang telah berjalan sekitar enam tahun. Dari target 12,7 juta hektare sampai tahun 2024, realisasi pada bulan September tahun ini mencapai 4,2 juta hektare.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas melalui video konferensi mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Selasa (3/11) pagi, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.
“Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya, memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” ujar Presiden.
Baca Juga: Pilpres AS ditanggapi Kedubes AS di Indonesia
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan agar program perhutanan sosial tidak berhenti sebatas pemberian izin atau surat keputusan (SK) perizinan kepada masyarakat saja tetapi harus diikuti pendampingan untuk program-program lanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
Baca Juga: Deputi Seskab Bidang Administrasi: Penerjemah Dapat Wujudkan Indonesia Maju
“Yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan betul dalam me-manage, memanajemeni SK yang telah diberikan. Yaitu, untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial, yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat,” ujarnya.
