Network
CerdikIndonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab), Kamis (22/10). Evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kinerja pelayanan publik di Setkab guna perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
Sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19, evaluator dari Kementerian PANRB kali ini melakukan evaluasi dengan pemantauan dan desk evaluation secara daring melalui konferensi video. Sebelumnya juga telah dilakukan juga survei dari Kementerian PANRB dan survei mandiri. Adapun lokus/unit penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi adalah Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, khususnya Asdep Bidang Penyelenggaraan Persidangan.
Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Deputi DKK) Thanon Aria Dewangga menyampaikan pemaparan mengenai penerapan aspek-aspek pelayanan publik di Sekretariat Kabinet, yang meliputi enam aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi pengaduan, serta inovasi.
Baca Juga: Sudah Sampai Manakah Kesiapan Indonesia Bakal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20?
Dipaparkan juga mengenai tindak lanjut rekomendasi dari tim evaluator Kementerian PANRB hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 lalu.
Tim evaluator dari Kementerian PANRB kemudian disuguhi tur virtual ke area pelayanan sebagai bagian dari verifikasi lapangan terkait pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Hadir dalam kegiatan evaluasi ini antara lain Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Sjahriati Rochmah, Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan Heru Priyantono, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Said Muhidin, Kepala Pusat Data dan Informasi Yuli Kristina, Kepala Biro Umum Suparti, Inspektur pada Sekretariat Kabinet Agus Bintoro, serta perwakilan dari Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB) dan Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana.
Paradigma Akuntabilitas Publik
Deputi DKK Thanon Aria Dewangga dalam paparannya menyampaikan apresiasi karena unit kerja yang dipimpinnya diberikan kesempatan kembali menjadi lokus pelayanan publik di Sekretariat Kabinet. “Kami terima dengan senang hati dan kami jalani dengan komitmen yang tinggi,” ujarnya.
Thanon juga menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN RB ini adalah salah satu cara untuk terus lebih mengoptimalkan pelayanan yang diberikan. “Kita pun harus mau dievaluasi karena dengan kita dievaluasi itu akan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga sehingga kita bisa optimal dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.
Baca Juga: Lirik Jangan Ada Angkara dari Nicky Astria yang Jadi Pembuka ILC TV One Malam Ini Setahun Jokowi
