Kemenpan RB Lakukan Evaluasi di Setkab, Apa Tujuannya?

- 24 Oktober 2020, 09:17 WIB
Tim penilai Kemenpan RB diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat saat berkunjung ke Balaikota Bogor, Senin, 10 Agustus 2020. Pasalnya, Kota Bogor akan dijadikan pilot project pelayanan publik kelompok rentan.
Tim penilai Kemenpan RB diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat saat berkunjung ke Balaikota Bogor, Senin, 10 Agustus 2020. Pasalnya, Kota Bogor akan dijadikan pilot project pelayanan publik kelompok rentan. /Iyud Walhadi/Prokompim

Dipaparkan Thanon, sebagai upaya optimalisasi sekaligus tindak lanjut dari hasil evaluasi pelayanan publik di tahun sebelumnya, Sekretariat Kabinet telah melakukan sejumlah perbaikan di berbagai aspek pelayanan publik. Perbaikan tersebut antara lain meliputi perluasan publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan tidak hanya pada laman www.setkab.go.id tetapi juga di media sosial Sekretariat Kabinet;  penyusunan  dan publikasi rencana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat; penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi DKK; serta penetapan agen perubahan dan pegawai teladan.

Deputi DKK juga terus melakukan inovasi dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Beradaptasi dengan pandemi COVID-19, ujarnya, penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas pun dilakukan melalui video konferensi atau pertemuan tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Buku Panduan Kabinet dan aplikasi eJFP maupun eKabinet adalah beberapa produk inovasi Deputi DKK untuk meningkatkan pelayanan kepada para stakeholders.

Baca Juga: Inilah yang Dibahas Menhan RI dan Menhan AS, Bahas Soal Pertahanan

Diungkapkan Thanon, saat ini Sekretariat Kabinet sudah mengedepankan paradigma akuntabilitas publik dalam melakukan pelayanan. Pelayanan dilakukan dengan prinsip tidak hanya melayani pimpinan tapi juga memberikan pelayanan prima kepada sesama dan kepada masyarakat.

“Kantor ini, baik itu Sekretariat Kabinet maupun Sekretariat Negara, pelan-pelan mulai mengubah paradigma dari government accountability menjadi public accountability,” ungkapnya.

Ditambahkannya, perubahan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih akuntabel tersebut akan sulit terwujud tanpa adanya komitmen, terutama dari pimpinan unit kerja atau organisasi. “Komitmen dari pimpinan menurut saya sendiri merupakan faktor yang paling utama untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pimpinan maupun kepada publik,” tegas Deputi DKK.

Baca Juga: Jokowi: Pengembangan Batu Bara Harus Jadi Prioritas dan Segera Dilaksanakan

Thanon berharap perubahan yang telah dilakukan Setkab untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal baik itu kepada pimpinan dan kepada publik ini, bisa memberikan sebuah cakrawala yang baru bagaimana sebuah kantor pemerintahan dapat memberikan pelayanan yang akuntabel dan bisa dinilai. 

Halaman:

Editor: Shela Kusumaningtyas


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x