Network
CerdikIndonesia - Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020, hingga saat ini masih menuai pro dan kontra dari masyarakat. Undang-undang yang mendorong serikat buruh merencanakan mogok nasional ini pun diperkirakan mampu membuat hubungan antara serikat buruh dengan koalisi partai yang pro pemerintah menjadi renggang.
Baca Juga: Lirik Lagu dari Hati Milik Club Eighties, Salah Satu Anggotanya Desta
Dilansir dari rri.co.id, pakar politik Universitas Indonesia (UI), Dr. Ade Reza Hariyadi mengatakan, hal tersebut dapat menjadi momentum politik, termasuk kesempatan bagi Partai Demokrat sebagai partai yang tidak menyetujui UU dimaksud, untuk menggalang dukungan dari serikat buruh yang kecewa terhadap koalisi partai pro pemerintah, termasuk di dalamnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca Juga: Salah Satu Member JKT48, Febriola Sinambela Positif Virus Corona
"Namun, apakah serikat buruh akan beralih haluan mendukung Partai Demokrat atau tidak? Hal ini tergantung dari kepiawaian politik Partai Demokrat untuk meraih simpati dengan membuktikan bahwa sikap penolakannya bukan sekedar manuver politik biasa, tapi punya konsep tanding yang sejalan dengan visi dan kepentingan buruh," kata Ade.
Baca Juga: Usai Karantina Covid-19, Donald Trump Tetap Tak Mau Kenakan Masker, Apa Alasannya?
Menurut Ade, pembuktian dari Partai Demokrat terkait konsistensi sebagai kekuatan oposisi alternatif dan advokasi kepentingan buruh yang dirugikan atas penerapan Undang-undang Ciptaker, dalam hal ini sangat diperlukan.
Baca Juga: Risih dengan Postingan Lama dan Alay di Facebook? Berikut Cara Cepat Menghapusnya, Coba Praktikkan!
"Tanpa hal tersebut, niscaya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat akan dianggap sebagai angin lalu belaka," ungkapnya, seperti dilansir dari rri.co.id.
