Network
Oleh sebab itu ia mengaku enggan menandatangani rencana anggaran itu.
Atas keputusannya, Prabowo menduga banyak pihak yang tidak menyukai keputusannya.
Prabowo lantas mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa itu merupakan tanggung jawab besar yang akan dipikulnya kepada presiden, rakyat, bahkan sejarah.
Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ambil pusing apabila produsen atau agen alutsista mencari keuntungan melalui program ini.
Namun, ia menolak dengan keras apabila hal tersebut dilakukan dengan penggelembungan anggaran secara tidak wajar.
Prabowo menyatakan Kemenhan telah melakukan negosiasi secara langsung dengan produsen alutsista.
Ia mengusahakan agar tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk celah korupsi maupun keterlibatan mafia dalam pembelanjaan alat pertahanan negara.
"Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," kata Prabowo. ***
