Network
CERDIKINDONESIA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai rencana anggaran belanja.
Prabowo mengaku bahwa beliau telah mendapat arahan langsung dari Jokowi terkait rencana anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
Anggaran tersebut dikatakan sebesar Rp1,7 kuadriliun.
Prabowo juga menyatakan bahwa setelah 10 hari dilantik, ia mendapatkan arahan tersebut. Mulanya presiden meminta rancangan rencana pertahanan untuk 25 tahun ke depan.
Menurut Prabowo, rancangan rencana utuh pertahanan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
Ia juga menjelaskan bahwa pembuatan rancangan tersebut terhambat dikarenakan pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia.
Prabowo pun menjelaskan potensi penggelembungan anggaran alutsista bisa mencapai 600 persen.
Oleh sebab itu ia mengaku enggan menandatangani rencana anggaran itu.
Atas keputusannya, Prabowo menduga banyak pihak yang tidak menyukai keputusannya.
Prabowo lantas mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa itu merupakan tanggung jawab besar yang akan dipikulnya kepada presiden, rakyat, bahkan sejarah.
Meski begitu, Prabowo mengaku tidak ambil pusing apabila produsen atau agen alutsista mencari keuntungan melalui program ini.
Namun, ia menolak dengan keras apabila hal tersebut dilakukan dengan penggelembungan anggaran secara tidak wajar.
Prabowo menyatakan Kemenhan telah melakukan negosiasi secara langsung dengan produsen alutsista.
Ia mengusahakan agar tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk celah korupsi maupun keterlibatan mafia dalam pembelanjaan alat pertahanan negara.
"Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," kata Prabowo. ***
