Benny Wenda Jadi Presiden Papua Barat dan Berikut 12 Departemen Kabinet

- 3 Mei 2021, 11:56 WIB
Benny Wenda (kiri) mengingatkan Presiden Jokowi (kanan) soal langkahnya untuk mengirimkan pasukan ke Papua usai tewasnya Kabinda
Benny Wenda (kiri) mengingatkan Presiden Jokowi (kanan) soal langkahnya untuk mengirimkan pasukan ke Papua usai tewasnya Kabinda /Kolase foto dari SBS dan Instagram @jokowi

 

CERDIKINDONESIA - Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara Papua Barata dan sekaligus mengumumkan pembentukan kabinet menteri, Sabtu 1 Mei 2021.

Benny Wenda memberikan pernyataan secara tertulis, bahwa pembentukan 12 departemen yang akan bekerja di bawah kabinet baru.

 

 

Sementara nama-nama menteri yang menjabat dalam kabinetnya masih dirahasiakan atas alasan politik serta keamanan.

Baca Juga: MPR, Muhammadiyah dan NU Sebut KKB Papua sebagai Teroris, Natalius Pigai: Intelektual Terpapar Radikal

 

Berikut 12 departemen yang dibentuk tersebut:

  1. Departemen Luar Negeri
  2. Departemen Lingkungan dan Kebijakan Hijau Negara
  3. Departemen Dalam Negeri
  4. Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan
  5. Departemen Urusan Politik
  6. Departemen Urusan Indonesia
  7. Departemen Urusan Melanesia
  8. Departemen Urusan Wanita
  9. Departemen Sosial dan Budaya
  10. Departemen Kepolisian
  11. Departemen Pertahanan
  12. Departemen Keuangan

Dalam rilisnya, dijelaskan bahwa Departemen Luar Negeri Papua Barat akan memimpin jaringan ULMWP dengan misi diplomatik di seluruh dunia, termasuk Uni Eropa, Inggris, AS dan Pasifik.

Baca Juga: Lakukan Pengejaran Terhadap Kriminal Bersenjata di Papua, 2 Polisi Alami Luka Tembak serta 5 Anggota KKB Tewas

 

Sementara itu, Departemen Pertahanan Papua Barat akan diisi oleh komandan militer yang memimpin Tentara Papua Barat dengan Panglima Tertinggi Jenderal Mathias Wenda.

Pengumuman itu disebar pada 1 Mei, sebagai peringatan atas 58 tahun invasi Indonesia ke Papua Barat pada tahun 1963.

"Kabinet baru dan departemen pemerintah akan memprioritaskan lingkungan alam kita dan membela hak-hak semua makhluk hidup di Papua Barat."

Baca Juga: Masuk Papua Nugini Tanpa Paspor, Gubernur Papua Lukas Enembe Dideportasi

"Misi diplomatik kami akan terlibat dengan pemerintah atau lembaga mana pun di dunia yang bersedia mendukung perjuangan kami dalam menentukan nasib sendiri."***

Editor: Safutra Rantona


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah