Network
CERDIKINDONESIA – Presiden Jokowi instruksikan seluruh jajaran Kementerian untuk memulihkan perekonomian nasional dalam satuan kebijakan strategis.
Baca Juga: Warning Keras! Presiden Jokowi Tegaskan Supaya Lonjakan Covid-19 Tak Keterusan
Selama Pandemi Covid-19, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang ditandatangani pada 20 Juli 2020.
Baca Juga: Serikat Nelayan Minta Jokowi Pilih Menteri KKP yang Berpihak Nelayan Bukan Jago Jargon
Dalam peraturan tersebut, komite ini dibentuk dengan menimbangkan beberapa hal. Tujuannya adalah penanganan Covid-19 yang tak bisa dilepaskan dari perekonomian nasional.
Struktur yang tergabung dalam KPC PEN Dipimpin langsung Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ia akan dibantu enam menteri lainnya yang menjabat sebagai wakil ketua komite.
Keenam menteri tersebut yakni: Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Juga: Usut Penyerangan Sigi, Presiden Jokowi: Tak Ada Tempat Bagi Terorisme
"Bapak Presiden memberi penugasan agar tim sepenuhnya merencanakan dan mengeksekusi program-program agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan, dalam arti agar keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama dan koordinasi secara maksimal," ujar Airlangga, Selasa 21 Juli 2020.
Guna meningkatkan perekonomian Nasional, Presiden Jokowi berharap dapat membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik guna bersama-sama mewujudkan “Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit”.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kutuk Aksi Teroris Biadab MIT Palu Pimpinan Ali Kalora di Sigi
