Network
Sebagian besar wilayah adat mereka diklaim masuk dalam kawasan hutan negara, sehingga pemerintah dalam hal ini BODT dengan sesuka hatinya mendirikan bangunan di desa mereka tanpa pernah melibatkan masyarakat adat.
“Tanah kami bu katanya hanya 80 hektar yang bukan hutan, sementara kami ada 114 KK, anak-anak kami sudah banyak yang pulang kampung karena COVID, kemanalah mereka nantinya bu, jika semua tanah kami masuk di hutan. Tolonglah ibu tanah kami dikembalikan, kami tidak menolak pembangunan bu, tapi kami mau tanah kami dikembalikan”, pinta Rasmi Sinaga
Rocky Pasaribu, Koordinator Studi Advokasi KSPPM, juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil investigasi yang dilakukan KSPPM dengan beberapa jaringan seperti AMAN Tano Batak dan JIKALAHARI di mana ada dugaan pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT TPL di wilayah konsesi.
Seperti adanya konsesi PT TPL di Areal Penggunaan Lain (APL), adanya bekas bukaan baru PT TPL di hutan alam, dan beberapa temuan lain yang akan disampaikan ke KLHK dalam waktu dekat.
Baca Juga: Update Terbaru Kasus Guru SD di Toba Tewas Dibunuh , Seorang Saksi Melihat Jejak Kaki Berlumur Darah
“Setelah kami kaji itu semua melanggar aturan yang berlaku”, tegas Rocky.
Menyikapi apa yang disampaikan oleh Rocky Pasaribu, Menteri Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa hal itu sudah menyalahi aturan, hal tersebut tidak diperbolehkan, dan beliau meminta Dirjen terkait segera menindaklanjuti hasil investigasi tersebut.
Menanggapi permintaan masyarakat, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar memohon kesabaran Masyarakat atas proses penyelesaian yang lambat sehingga masyarakat menunggu lama.
Siti Nubaya mengungkapkan KLHK harus bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku dan melibatkan banyak pihak.
