Network
Namun KLHK sudah menyusun beberapa langkah, yang pertama melakukan evaluasi terhadap semua, termasuk keberadaan TPL dan juga yang lainnya seperti Food Estate.
Kedua, Presiden dan KLHK sangat memperhatikan terkait dengan menjaga kelestarian hutan alam.
Ketiga, melakukan penangan khusus terkait penyelesaian konflik di Toba dan Kalimantan Tengah supaya cepat selesai dan menjadi model penyelesaian konflik untuk daerah lain.
"Sehingga ke depan KLHK, KSPPM dan AMAN perlu duduk bersama bersinergi untuk membicarakan model penyelesaian yang saya sampaikan tadi”, ungkapnya.
“TPL dalam kaitan dengan pengrusakan lingkungan, limbah dan lainnya, KLHK akan segera melakukan evaluasi khusus, termasuk kinerja dan soal penebangan hutan alam sudah tidak boleh segera dicek oleh Sekjen,” tambah Siti Nurbaya.
“Hal yang sama dengan persoalan Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta dalam proses evaluasi dan akan kita selesaikan. Kita akan check lagi data-datanya, administrasinya sehingga bisa diselesakan segera,” ujarnya lagi.
Menteri juga mengingatkan kepada tim yang dari KLHK agar benar-benar memperhatikan tidak adanya konflik horizontal yang ditimbulkan oleh kehadiran Kelompok-Kelompok lain yang bersinggungan dengan masyarakat adat.
Menurutnya, ekosistem yang ideal termasuk didalamnya soal harmonisasi, kerekatan, dan sistem kekerabatan tidak boleh terganggu.
Dia mengatakan setelah dari Danau Toba segera melakukan banyak tugas, yang diawali dengan evaluasi atau preliminary audit dan juga hal spesifik lainnya yang disampaikan oleh masyarakat adat, KSPPM dan AMAN tano Batak.***
