Banyak pihak pun menduga reshuffle kali ini menyasar kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terkait hal tersebut,
Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, bila pun itu terjadi, maka keputusan tersebut harus obyektif.
Baca Juga: Edhy Prabowo Tersangka Korupsi, Presiden Joko Widodo Kirim Sinyal Lakukan Reshuffle Kabinet
"Menhan jika dipertimbangkan untuk direshuffle tentunya dengan pertimbangan obyektif. Misalnya terkait kinerjanya, masalahnya, bagaimana mengukur kinerja tersebut secara obyektif sehingga bisa jadi standar yang lain sehingga tidak muncul penilaian subyektif," kata Suparji dilansir RRI Senin (30/11/2020).
Lebih lanjut, Suparji mengungkapkan, sepenuhnya hak reshuffle menteri hak prerogatif Presiden bila dirasa kabinetnya bekerja tidak memuaskan atau tersangkut masalah.
Baca Juga: Usai Twitter, Spotify Juga Bakal Punya Fitur Stories Kayak Instagram
"Jika benar di reshuffle akan berpengaruh sangat signifikan dlm politik nasional, antara lain menteri-menteri akan dituntut semakin produktif dan akan ada penguatan kelompok penyeimbang," tandasnya.
Diketahui, dalam laporan Tempo terungkap dugaan korupsi benih lobster telah melibatkan kader Partai Gerindra. Dimana dari rekening Amri dan Ahmad Bahtiar, duit mengalir ke rekening empat anak buah Edhy, yakni Safri Muis, Andreau Pribadi, Syaihul Anam, dan Amiril Mukminin, serta ke rekening Ainul Faqih, anggota staf istri Edhy.
Baca Juga: Temui Paslon Tangsel Muhammad-Saraswati, Giring PSI Ingatkan Potensi Kecurangan dan Politik Uang
Duit belanja Edhy di Amerika Serikat bersumber dari rekening Ainul Faqih, yang mendapat kiriman Rp4.3 miliar dari Bahtiar.
Dari lapis kedua itu duit diteruskan lagi. Amiril dan Ainul diduga mengalirkan duit hingga Rp5 miliar lebih ke PT Gardatama Nusantara. Inilah yang membuat Mulyanto, pegawai PT Gardatama, ikut diciduk pada Rabu, 25 November lalu.
Mulyanto ditengarai tiga kali mengambil jatah PT Gardatama secara tunai dari Amiril dan Ainul, lalu dibawa ke kantor PT Gardatama di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, sebelum disetorkan ke bank.
Baca Juga: Tolak Tracing, Doni Monardo Minta Habib Rizieq Kooperatif dan Jadi Teladan Penanganan Covid-19
Mulyanto adalah anak buah Ketua Bidang Pemuda Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Ikhwan Amirudin. Dalam akta perusahaan PT Gardatama, Ikhwan tercatat sebagai direktur sejak Desember 2011. Dokumen tersebut juga mencatat nama Prabowo Subianto sebagai pemilik saham mayoritas. Ketua Umum Gerindra yang menjabat Menteri Pertahanan itu memiliki saham senilai Rp8.76 miliar dari total Rp10 miliar. Sisanya dikuasai PT Nusantara Energy, juga perusahaan Prabowo.