Network
CERDIKINDONESIA - Anggota komisi VII fraksi Demokrat Muhammad Nasir membuat situasi memanas saat dilakukannya sidang Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM pada 13 Januari 2022.
Muhammad Nasir menuding bahwa menteri ESDM mlakukan pembohongan publik. Ia menyebut tak ada pergerakan tegas dari kementerian ESDM dalam peraturan pertambangan batu bara.
Yang menyebabkan segelintir mafia tambang batu bara yang bisa mencuri batu bara dan menjualnya ke luar negeri dengan mudah.
Baca Juga: Harga Bensin Indonesia, Januari 2022
Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Provinsi Kalimantan Timur Rokhman Wahyudi yang ikut menyaksikan RDP di gedung Senayan itu menduga anggota DPR Muhamad Nasir memakai modus untuk merintangi pembahasan di seputar pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau IUP OP bagi perusahaan bermasalah di provinsi tersebut.
"Dimana rencananya akan dipertanyakan pula mengapa IUP OP PT BEP tidak ikut dicabut. Padahal IUP OP PT BEP diduga telah disalahgunakan untuk menipu sebesar Rp1 Triliun dan membobol Bank Niaga dan Bank Bukopin sebesar Rp1,5 Triliun oleh pemiliknya bernama Herry Beng Kostanto, yang kini masih mendekam di tahanan, berstatus narapidana residivis. Berdasarkan fakta tersebut IUP OP PT BEP secara hukum wajib dicabut," ucap Rokhman.
"Gara-gara dia (mafia batu bara) infrastruktur yang di bangun pemda rusak semua, benerkan pak Dirjen, itu yang disampaikan kepala daerah. Ha, itu pak, tapi ga di pegang-pegang ni orang. Apa ini duitnya samai ke kementrian saya ga tau juga, ia kan. Karna banyak pak, 1 juta satu bulan dengan harga 2,5 juta batu bara. Rp 2,5 triliun itu uangnya," ujar kader fraksi demokrat tersebut.
