Menteri LHK Lakukan Pertemuan Dengan Masyarakat Adat Batak yang Konflik dengan PT TPL, Berikut Tuntutan Mereka

- 14 Juni 2021, 07:27 WIB
Menteri LHK, Siti Nurbaya lakukan pertemuan dengan para  perwakilan masyarakat adat di Tano Batak yang berkonflik dengan perusahaan dan program pemerintah.
Menteri LHK, Siti Nurbaya lakukan pertemuan dengan para perwakilan masyarakat adat di Tano Batak yang berkonflik dengan perusahaan dan program pemerintah. /Feri Ndraha

Sayangnya, harapan itu memudar ketika di lapangan, konflik tak kunjung selesai malah terus bertambah dari waktu ke waktu karena PT Toba Pulp Lestari tiada henti melakukan operasional di wilayah adat yang menimbulkan banyak konflik di wilayah konsesi, melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

“Kami sangat berharap ada hasil dari pertemuan ini, ada upaya serius penyelesaian konflik masyarakat adat dan pengembalian wilayah adat kepada masyarakat adat”, ujar Delima.

“Respon yang baik dari KLHK juga kami rasakan dengan telah terbitnya SK Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta pada akhir tahun 2020 lalu. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti Nurbaya dan semua tim di KLHK, walaupun SK tersebut juga sampai saat ini menyisakan berbagai polemik yang juga pasti bisa diselesaikan dengan baik”, ungkap Delima.

Baca Juga: Pasca Insiden Mobil Tenggelam, PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Uji Sandar KMP Ihan Batak dengan Mulus

Senada dengan Delima, Roganda Simanjuntak (Ketua BPH AMAN TB) juga menyampaikan apresiasi kepada  Bu Siti yang telah mengajak masyarakat berdiskusi.

“Namun kami berharap perjumpaan kali ini akan menemukan formula baru untuk menyelesaikan konflik di Tano Batak. Paling tidak kami meminta kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya Bakar segera mencabut izin konsesi PT TPL. Kehadiran PT TPL menimbulkan banyak konflik dan kekerasan di Tano Batak," kata Roganda.

Kasus kriminalisasi yang dialami Masyarakat Adat Natumingka pada Bulan Mei 2021 lalu juga dijelaskan dengan gamblang oleh Natal Simanjuntak, yang hadir mewakili MA Natumingka.

“TPL melakukan kekerasan di wilayah adat kami yang menyebabkan ada dua belas orang anggota komunitas yang terluka dan berdarah-darah, makam leluhur kami diobrak abrik dan tanaman kami di rusak. TPL sudah banyak menimbulkan penderitaan buat kami. Kami meminta perusahaan itu ditutup”, kata Natal Simanjuntak.

Baca Juga: Jangan Tertipu Isu Gempa Bumi dan Tsunami Dahsyat! BMKG Beberkan Perbedaan Potensi dan Prediksi Berikut Ini

Selanjutnya Arnold Lumbanbatu, perwakilan dari masyarakat Pandumaan-Sipituhuta menjelaskan bahwa pada tahun 2016 yang lalu perwakilan masyarakat telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya di Istana Negara.

Halaman:

Editor: Kurniawan Rio


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah