Bawaslu Temukan Politik Uang di Pilkada Jabar, Bandung Salah Satunya

CERDIK INDONESIA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memiliki catatan pelanggaran yang dilakukan saat terjadi pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, Rabu 9 Desember 2020.

Bawaslu menyoroti sejumlah pelanggaran yang dilakukan termasuk mengenai politik uang yang masih terjadi di Pilkada 2020 ini.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengungkapkan, ada temuan dan laporan menyangkut praktik politik uang di Kabupaten Bandung, Indramayu, dan Karawang.

Zaki Hilmi mejelaskan, dugaan poltik uang yang terjadi di Kabupaten Bandung. Politik uang tersebut terkait dengan ajakan memilih pasangan calon tertentu.

Baca Juga: Bawaslu Temukan Petugas KPPS Positif Covid-19 Tetap Hadir di 1.172 TPS

Baca Juga: Gibran – Teguh Menang di Pilkada Surakarta, Versi Quick Count

"Di Kabupaten Bandung, ada dua kasus yang sedang ditangani. Dugaan money politic di Kabupaten Bandung itu terjadi pada masa renang, di Paseh dan Ketapang," katanya.

Selanjutnya Zaki menngatakan bahwa selain di Kabupaten Bandung pihaknya juga menemukan politik uang lainnya terjadi di Indramayu.

Politik transaksional "serangan fajar" itu ditemukan di Kecamatan Lohbener dan Karangampel.

"Semalam langsung diproses oleh Bawaslu Indramayu. Itu dari hasil laporan dan penangkapan oleh masyarakat, diduga melibatkan RW," tutur Zaki, yang mengaku memantau Pilkada 2020 di Kabupaten Tasikmalaya.

Baca Juga: Anak Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka Unggul di Pilkada Surakarta

Baca Juga: Gibran – Teguh Unggul 85 Persen di Pilkada Surakarta, Versi Quick Count

Selanjutnya di Karawang, Zaki menyebutkan bahwa dugaan politik uang juga ada dua perkara yang sedang ditangani oleh Bawaslu. Salah satu perkara diterima Bawaslu Kabupaten Karawang pada hari pencoblosan.

"Di Karawang ini ada laporan dari lembaga swadaya masyarakat, terkait adanya pembagian uang yang merupakan dugaan money politic. Pagi hari disampaikan ke Bawaslu," tuturnya.

Permasalahan politik uang atau “Serangan Fajar” memang masih sering dilakukan oleh paslon tertentu agar warga yang mendapatkan uang tersebut menggunakan hak pilihnya untuk memilih paslon tertentu.

Tentu politik uang atau menyuap juga merupakan suatu tindakan korupsi yang seharusnya dihindari. ***