Network
CerdikIndonesia – Donny Gahral Adian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, mengatakan Presiden Joko Widodo kemungkinan memberikan sinyal untuk merombak atau mereshuffle kabinet Indonesia Maju.
Namun, ia tidak bisa memastikan kapan hal tersebut akan terjadi. Banyak pihak yang menduga perombakan kali ini menyasar Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Supardji Ahmad menilai, kalau pun itu terjadi, maka keputusan itu harus objektif.
Baca Juga: Mahfud MD Menyampaikan Dukacita Atas Kejadian di Sigi, Pemerintah Akan Tindak Tegas Pelaku
"Menhan jika dipertimbangkan untuk direshuffle tentunya dengan pertimbangan obyektif. Misalnya terkait kinerjanya, masalahnya, bagaimana mengukur kinerja tersebut secara obyektif sehingga bisa jadi standar yang lain sehingga tidak muncul penilaian subyektif," kata Suparji, Senin, 30 November 2020.
Kemudian Supadji menjelaskan sepenuhnya hak merombak kabinet adalah hak pregoratif Presiden bila dirasa kabinetnya bekerja tidak memuaskan atau terangkut masalah.
"Jika benar di reshuffle akan berpengaruh sangat signifikan dalam politik nasional, antara lain menteri-menteri akan dituntut semakin produktif dan akan ada penguatan kelompok penyeimbang," katanya.
Baca Juga: Buntut Simpang Siur Hasil Tes Swab, Komisi IX DPR Desak Habib Rizieq Jujur!
Diketahui, dalam laporan Tempo terungkap dugaan korupsi benih lobster telah melibatkan kader Partai Gerindra. Dimana dari rekening Amri dan Ahmad Bahtiar, duit mengalir ke rekening empat anak buah Edhy, yakni Safri Muis, Andreau Pribadi, Syaihul Anam, dan Amiril Mukminin, serta ke rekening Ainul Faqih, anggota staf istri Edhy.
Duit belanja Edhy di Amerika Serikat bersumber dari rekening Ainul Faqih, yang mendapat kiriman Rp4.3 miliar dari Bahtiar.
Dari lapis kedua itu duit diteruskan lagi. Amiril dan Ainul diduga mengalirkan uang hingga Rp5 miliar lebih ke PT Gardatama Nusantara.
Inilah yang membuat Mulyanto, pegawai PT Gardatama, ikut diciduk pada Rabu, 25 November lalu.
Baca Juga: 25.297 Jiwa Terdampak Banjir Tebing Tinggi, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Tinjau Lokasi
Mulyanto ditengarai tiga kali mengambil jatah PT Gardatama secara tunai dari Amiril dan Ainul, lalu dibawa ke kantor PT Gardatama di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, sebelum disetorkan ke bank.
Mulyanto adalah anak buah Ketua Bidang Pemuda Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Ikhwan Amirudin. Dalam akta perusahaan PT Gardatama, Ikhwan tercatat sebagai direktur sejak Desember 2011. Dokumen tersebut juga mencatat nama Prabowo Subianto sebagai pemilik saham mayoritas. Ketua Umum Gerindra yang menjabat Menteri Pertahanan itu memiliki saham senilai Rp8.76 miliar dari total Rp10 miliar. Sisanya dikuasai PT Nusantara Energy, juga perusahaan Prabowo.***
