CerdikIndonesia - Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang blak blakan tentang polemik Omnibus Law khususnya menyangkut pengadaan tanah. Pengadaan Tanah menjadi polemik sensitif karena banyak tanah mereka yang terkenak imbas dari dampak pembangunan.
Baca Juga: Ganjar Dukung PRPP Jadi Perseroda, Apa Alasannya?
Tapi, Sofjan mengungkit UU No 2 tahun 2012 tentangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sebagian direvisi dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja(Ciptaker) tak banyak berubah signifikan. Ia mengungkap ada pihak-pihak yang sengaja melakukan pelintiran informasi terhadap subtansi dari Omnibus Law.
"Ini opini masyarakat ada dua. Ada salah paham atau disalahpahamkan. Jadi karena tidak mau mengerti, tidak mau mengerti. Ada yang sudah mengerti tapi sengaja pelintirin. Misalnya ada mantan komut (komisaris utama) sebuah perusahaan BUMN bikin pernyataan di medsos seolah-olah UU ini akan merampas hak rakyat" sebut Sofyan Djalil.
Baca Juga: Usia Dini Adalah Masa Keemasan, Orangtua Harus Jeli Pilih Paud, Bikin Anak Bermain dan Bahagia!
Ditambahkan, "Itu sama sekali tidak benar. Bahkan UU ini tidak ada perubahan signifikan dari UU Nomor 2 Tahun 2012," kata Sofyan (Kamis, 15/10/2020).
"Sudah detail sekali. Mulai tanahnya, tanaman tumbuhnya, mulai kehilangan penghasilan kalau di atas itu ada pompa bensin, itu dinilai semua," katanya.
Baca Juga: Kenang Pertempuran Lima Hari, Pesan Para Pejuang Wanita: Sekolah dan Bekerja yang Sungguh-Sungguh!
Ia bahkan mengatakan praktik di lapangan justru saat pemerintah melakukan pembebasan lahan, konsep yang dilakukan justru ganti untung, bukan ganti rugi.
"Pengalaman kita membebaskan jalan tol pada umumnya adalah antara dua sampai tiga kali, empat kali harga pasar tergantung di mana lokasinya. Oleh sebab itu orang sengaja pelintirin. Nggak tahu karena ada motif apa," katanya.***