CerdikIndonesia - Partai Ummat telah secara resmi mendeklarasikan diri untuk menjadi peserta dalam pesta demokrasi.
Partai Ummat digagas oleh mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais beberapa waktu lalu itu akhirnya secara resmi menjadi bagian dari politik Indonesia.
Baca Juga: Berikut Jadwal Pencairan THR PNS 2021 dan Gaji ke-13
Amien Rais selaku Ketua Majelis Syuro Partai Ummat memimpin secara langsung proses deklarasi tersebut.
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengungkapkan bahwa keberadaan Partai Ummat adalah untuk siapapun.
Dikutip Cerdikindonesia.com dari Antara, Ridho Harmadi seolah ingin menyampaikan bahwa pemilik Partai Ummat adalah semua kalangan, tidak dibatasi oleh agama maupun ras.
Baca Juga: Tok! Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Akan Cabut UU ITE: Said Didu: Sudah Terlanjur Basah
"Kami terbuka untuk tidak hanya muslim," tegas Ridho.
Menantu Amien Rais tersebut menggambarkan keterbukaan Partai Ummat dalam merangkul kader-kadernya yang bukan beragama Islam.
Keterbukaan tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan mengangkat penanggung jawab Partai Ummat di Papua dan Papua Barat dari kalangan non muslim.
Demi keberlangsungan Partai Ummat yang masif, Ridho menyampaikan bahwa saat ini partainya sedang fokus melakukan konsolidasi internal di daerah-daerah.
Baca Juga: PN Denpasar Jatuhi Hukuman 15 Tahun Penjara Bagi Dua Pengedar Narkotika Ini, Simak Selengkapnya
"saya sangat terenyuh karena progres mereka begitu melaporkan hampir seratus persen kabupaten, (Papua dan Papua Barat) Insya Allah ready," tambahnya.
Dalam upaya perekrutan kader partai, Ridho mengakui bahwa kontribusi terbesarnya ialah organisasi masyarakat (ormas).
Namun, Ridho tidak menjelaskan ormas mana saja yang telah menyumbangkan kader-kadernya untuk bergabung bersama Partai Ummat tersebut.
"itu salah satu andalan kami sejauh ini. Kedepannya proyeksi kami lebih luas, terutama generasi muda," kata Ridho.
Baca Juga: Data Angka Perokok Pada Anak di Indonesia Kian Meningkat
Mengenai target, Partai Ummat secara terang-terangan ingin segera menyelesaikan administrasi sehingga dapat ikut kontestasi pada Pemilu 2024.
"kalau dari peraturan kira-kira pendaftaran itu dua tahun enam bulan sebelum pemilu. Jadi kalau kita tarik tahun ini berarti sekitar Oktober," Pungkas Ridho.***