CerdikIndonesia - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Dofiri menyebut upaya Rumah Sakit (RS) Ummi yang disinyalir menghalangi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor termasuk pidana murni.
Baca Juga: Video Syur Mirip Gisel, Pakar Telematika Nyatakan Mirip 74 Persen
Awalnya kasus itu berasal dari adanya laporan Satgas Penangan COVID-19 Kota Bogor, menurutnya pihak kepolisian memang wajib untuk mengusut kasus tersebut.
"Ini bukan delik aduan tapi pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya yakni kepolisian untuk menangani langsung dan mengusut perkara ini," kata Ahmad Dofiri di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 30 November 2020.
Baca Juga: Hasil Tes Swab Anies Usai Wagub DKI Positif Covid-19
Ahmad Dofiri meragukan Wali Kota Bogor Bima Arya yang bakal mencabut laporan kasus RS Ummi. Ia memastikan kepolisian yang akan bertindak tegas terhadap oknum tak patuh penanganan COVID-19.
Baca Juga: Rizieq Dapat Surat Panggilan, Polisi: HRS Akan Diperiksa 1 Desember
"COVID-19 adalah penyakit yang membahayakan dan penularannya sangat cepat dan meluas, oleh karena itu perlu upaya kita bersama dan dalam hal ini pihak kepolisian akan bersungguh melakukan tindakan yang lebih tegas dan terukur," kata Dofiri.
Baca Juga: Sambut Senin dengan Puisi Perjuangan Chairil Anwar 'Si Binatang Jalang'
Masalah kepulangan Rizieq Shihab yang diduga tanpa persetujuan RS Ummi, ia menyatakan akan ada konsekuensi hukum yang menindak bagi kedua belah pihak.
Senin ini, pihak kepolisian juga sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait RS Ummi yang diduga menghalang-halangi upaya penanganan COVID-19.
Baca Juga: Letusan Gunung Merapi Diprediksi Efusif, Ganjar Pranowo Ingatkan Jangan Anggap Remeh
"Sudah dilakukan pemanggilan pada beberapa pihak. Kita lihat yang Polresta Bogor telah melayangkan surat pemanggilan itu," tuturnya.***