Network
CerdikIndonesia - Said Iqbal resmi terpilih sebagai Partai Buruh. Kegiatan Kongres Partai Buruh ke 4 dilaksanakan di Jakarta pada hari Selasa 5 Oktober 2021.
Said Iqbal dkk mengumumkan kepengurusan baru Partai Buruh periode 2021-2026.
Kepengurusan Partai Buruh diantaranya Said Iqbal Presiden Partai Buruh, Wakil Ketua Partai Buruh, Agus Supriyadi dan Sekretaris Jendral Partai dijabat Ferri Nurzali.
Baca Juga: Info Lengkap! Segera Login di bsu.kemnaker.go.id Untuk Cairkan BSU Gaji Buruh 22 Agustus 2021
Bendahara Umum Luthano Budyanto, Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat) Sonny Pudjisasono, Ketua Majelis Nasional Agus Ruli Ardiansyah, dan Ketua Mahkamah Partai Riden Hatam Azis.
Said dalam kesempatan tersebut menyebut Partai Buruh di dirikan oleh 11 organisasi yang disebut Majelis Rakyat Partai Buruh.
"Partai buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Organisasi Rakyat Indonesia, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP-KEP), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP-Farkes R)," jelas Said.
Baca Juga: Ridwan Kamil Beraudiensi dan Serap Aspirasi Buruh
"Badan pendiri lainnya, yaitu Forum Guru Honorer Tenaga Honorer dan Guru Swasta (FPTHSI), dan Gerakan Perempuan Indonesia," tambahnya melengkapi.
Said menyebutkan para organisasi pendiri yang tergabung dalam Majelis Rakyat punya hak untuk mengajukan penyelenggaraan kongres dan kongres luar biasa.
“Partai Buruh bukan partai dinasti. Pemiliknya bukan Pak Sony atau Pak Iqbal,” kata Said Iqbal saat jumpa pers.
Baca Juga: Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak UU Ciptaker
Pada acara yang sama, Said Iqbal Partai Buruh akan membagikan uang Rp500 ribu perbulan untuk 100 juta penduduk Indonesia.
“Kan penduduk kita 260-an juta, kita kasih ke setengahnya, 100 juta orang. Nah 100 juta dikali Rp 500 ribu rupiah, cuma Rp 50 triliun, dari APBN kita Rp 2.200 triliun. Kurangin anggaran pemerintah yang aneh-aneh, integrasikan BLT dan bantuan sosial lain,” ujarnya.***
