CERDIKINDONESIA - Tersebar video Bupati Alor, Amon Djobo memarahi anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang sempat viral di Twitter.
Bupati Alor itu bicara dengan anggota staf Kemensos yang datang ke Kabupaten Alor dalam memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diurus oleh anggota DPRD setempat.
Video tersebut berdurasi 3 menit, Bupati Alor Amon Djobo menggunakan pakaian batik dan sepatu kantor pada saat memarahi anak buanya Mensos Risma.
Baca Juga: Mensos Risma Tegaskan BST Tak Diperpanjang, Hanya Sampai April 2021
Amon Djobo sampaikan bahwa Kemensos tidak menghargai pemerintah daerah Alor.
Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya. Amon mengaku, akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait itu.
Amon menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.
Karena udah marah sekali, Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia.
Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.
Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.
"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.
Ia menuturkan, bantuan PKH itu dikasih ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.
Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan tapi dikasih ke partai politik.
Amon pun tidak ambil pusing soal video yang beredar tersebut, karena menurutnya yang dia sampaikan itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan.
Baca Juga: Gempa Susulan Terjadi di Sulbar, Mensos Risma Berlari ke Luar Gedung
Dia pun menyebut, siapa yang mengedarkan video itu dialah yang harus bertanggung jawab.
"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.***