Network
CERDIK INDONESIA - Jumat, 13 November 2020, Mahasiswa bernama Frans Josua Napitu selaku pelapor, melaporkan dugaan korupsi Rektor Unnes ke KPK RI.
Pelapor menyebutkan bahwa ada beberapa komponen yang berkaitan dengan keuangan/anggaran yang dinilai janggal atau tidak wajar di Unnes, sehingga memunculkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan oleh pelapor.
Komponen yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa baik sebelum dan ditengah pandemi covid-19.
Baca Juga: Revisi UU Penyiaran Indonesia, Akademisi UI Ade Armando : Sesuaikan Perkembangan Zaman?
Hal tersebut yang kemudian dipertegas dalam UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI juga menyampaikan hal yang sama, bahwa ada 9 peringatan keras yang tidak boleh dilanggar oleh Perguruan Tinggi, salah satu diantara 9 peringatan tersebut adalah tindakan korupsi.
Berkaitan dengan beberapa rincian komponen anggaran yang dimaksud oleh pelapor telah disampaikan dan diberikan kepada KPK RI untuk dikembangkan lebih lanjut melalui prosedur hukum yang berlaku.
"Selain tidak transparannya Universitas, nihilnya partisipasi publik di dalam kampus juga menjadi salah satu penyebab munculnya masalah yang terakumulasikan yang dapat berpotensi mengarah ke penyebab munculnya dugaan tindak pidana korupsi," ucap Frans Josua Napitu.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Resmi Diberhentikan, 7 Pejabat di Negara lain Juga Menelan Dampak Pahit Covid-19
Satu persoalan yang secara terus menerus disuarakan oleh mahasiswa di Universitas Negeri Semarang, upaya yang dilakukan oleh mahasiswa dari audiensi, aksi demonstrasi hingga bersurat secara resmi namun tidak kunjung mendapat hasil yang memuaskan untuk mahasiswa.
