Network
Dalam proses penunjukan tersebut, pertarungan antar elit begitu alot dengan cara membayar mahar di pos-pos tertentu untuk mendapatkan kursi (Pj).
Padahal mekanisme yang digunakan adalah penunjukan melalui rekomendasi dari pihak atau lembaga tertentu, akan tetapi momentum (Pj) ini malah digunakan sebagai ruang jual-beli jabatan.
“Tentu saja, sangat memungkinkan terjadi perilaku politik transaksional dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah, ini perlu diawasi secara Bersama, terutama oleh para aparat penegak hukum, jangan sampai dalam proses politik yang tertutup tersebut ada perbuatan-perbuatan politik haram” Imbuh Amreiza.
Penegak hukum atau lembaga yang berwenang dalam menertibkan proses (Pj) tersebut, perlu diawasi secara ketat untuk menghindari dari praktek-praktek yang melanggar perbuatan hukum, masyarakat juga turut berperan dalam mengawal proses penunjukan (Pj), karena akan berdampak serius bagi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan nantinya.
Menurut Amrieza selaku ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa Gayo Bandung (IPMGB) juga menyampaikan harapan kepada siapapun nanti yang dilantik menjadi penjabat (PJ) Bupati Aceh Tengah pada tanggal 27 Desember mendatang agar dapat menghadirkan beberapa perbaikan dan pembangunan dalam beberapa bidang penting yang sampai hari ini masih stagnan dan cenderung buruk di Aceh Tengah.
“Kita kemudian berharap pada siapapun nanti yang menjadi PJ Bupati, mampu melakukan dan menghadirkan perbaikan pada beberapa aspek penting seperti pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas Pendidikan di Aceh Tengah, dan tentu saja pengentasan kemiskinan” Tutup Amrieza.
***
