Network
Menuju pada berakhirnya masa jabatan pasangan bupati wakil bupati Aceh Tengah tersebut, pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri memberikan petunjuk-arahan kepada lembaga dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) untuk menyiapkan nama-nama individu guna menjadi pengganti atau menjadi penjabat (Pj) kepala daerah tersebut.
Mekanisme penentuan penjabat kepala daerah yang sejak awal tidak dilaksanakan secara terbuka, demokratis dan akuntabel tersebut, kemudian diperparah oleh latahnya lembaga dewan perwakilan rakyat dalam menyikapi surat yang dikirim oleh lembaga kementerian dalam negeri.
“Sejak awal kita lihat bahwa telah terjadi suatu kelatahan di tubuh lembaga dewan kita, ketika peluang membuat rekomendasi diberikan, mereka malah terpecah belah, saling sikut, dan berdebat tentang kepentingan politik semata, tidak ada yang membicarakan masalah perbaikan dan kepentingan aceh tengah selama 2 tahun kepemimpinan Penjabat kedepan” ungkap Amrieza.
Baca Juga: Sepasang Remaja Tenggelam di Wisata Danau Lut Tawar Takengon Aceh Tengah, Begini Kronologinya
Dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh tengah, dengan sadar, gagah dan berbangga hati menunjukan perpecahan dan fiksi-fiksi dalam gedung terhormat tersebut kepada rakyat, menunjukan sikap keserakahan dan kepentingan politik masing-masing, kemudian mengajukan nama-nama individu yang dianggap dapat menjadi rekan berbisnis politik yang baik, bukan berdasarkan pada kompetensi dan rekam jejak individu yang dicalonkan.
Satu kelompok Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mengusulkan 3 nama, disusul kelompok lainya yang masih merupakan anggota DPRK juga, mengusulkan 1 nama diluar nama yang diusulkan kelompok pertama. Tentu didalam keputusan tersebut tidak terdapat unsur kepentingan dan kemaslahatan masyarakat sama sekali.
“Kita sedang dipaksa menonton pertarungan politik kepentingan para elit politik lokal, semua sedang berbondong-bondong mengusulkan jagoan masing, masing, dalam perjalananya, kita tidak melihat ada perspektif kepentingan rakyat yang melatarbelakangi pengusulan tersebut” ungkap Amrieza.
Penentuan penjabat (Pj) kepala daerah Aceh Tengah pada faktanya telah menunjukan sisi buruk dari penentuan pejabat tanpa pemilihan langsung, muatan kepentingan yang dipertontonkan semakin jelas jika dilihat dari orientasi dinamika politik hari ini, yang terjadi bukan didasari pada kepentingan rakyat, tapi dikusai oleh hasrat kekuasaan politik individu dan kelompok.
Maka tidak heran jika dalam proses pergantian kekuasaan melalui (Pj) akan muncul politik transaksi di kalangan elit itu sendiri.
Politik transaksional itu terjadi karena ada proses politik akomodasi untuk memenuhi kepetingan segelintir orang, lobi-lobi dan konsulidasi semakin kuat untuk mengamankan selembar pengesahan untuk menjadi (Pj).
