Network
CerdikIndonesia - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengkritik kebijakan pemerintah soal pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) yang cenderung menghamburkan APBN.
Isu pemerintah berencana menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membangun IKN tengah mencuat.
Pemerintah juga akan menggunakan alokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Berkenaan dengan kebijakan tersebut, Cak Imin selaku Wakil Ketua DPR RI meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan itu, serta melakukan kalkulasi dengan cermat.
Menurutnya pembangunan IKN memerlukan penyusunan strategi skema pendanaan jangka pendek dan jangka panjang, juga meminimalkan alokasi APBN dalam proyek pembangunan IKN.
"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," ujar pria yang juga kerap disebut Gus Muhaimin ini melalui keterangan persnya, Rabu, 19 Januari 2022.
Pemerintah, kata Gus Muhaimin, harus mengupayakan pendanaan melalui investasi yang gencar baik dari dalam maupun luar negeri, namun tetap berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang.
