Network
Ditambahkan lagi, Dirinya menyampaikan anggaran PEN masih fokus pembangunan pandemi Covid-19.
Baca Juga: RUU IKN Akhirnya Menjadi UU IKN, DPR RI Sepakat Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Negara Baru
Bendahara negara itu juga menjelaskan tahapan pembangunan pemindahan IKN terdiri dari lima tahapan yaitu tahapan paling kritis sesudah UU dibuat atau tahap pertama 2022-2024 dan diikuti tahap dua sampai lima dari 2025 sampai 2045.
Proses pertama akan fokus pada pengembangan akses infrastruktur bagi IKN sehingga rencananya anggaran untuk aspek ini akan masuk dalam kategori pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022.
"Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022," kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara.
Baca Juga: RUU IKN Akhirnya Menjadi UU IKN, DPR RI Sepakat Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Negara Baru
Untuk tahun 2023-2024, Sri Muyani menyebut masih akan dilihat dan disesuaikan dengan perkembangan Covid-19.
Selanjutnya, sisi kebijakan fiskal sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 maka defisit 2023 harus kembali ke level 3 persen sehingga pemerintah akan benar-benar menjaga defisit tetap terkendali di tengah kebutuhan anggaran yang banyak
"Artinya 2022-2024 penanganan COVID-19, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan kami desain. Pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai 2023. Ini akan diupayakan untuk semua tetap terjaga," kata Sri Mulyani.
