Network
CERDIKINDONESIA – Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AU) diamankan KPK karena diduga terlibat kasus suap Covid-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi tanggapan atas peristiwa itu.
Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, kasus ini melukai banyak pihak di tengah perjuangan melawan Covid-19.
Baca Juga: BST Rp300 Ribu Tahap 3 Cair Hari Ini, Khusus Warga DKI Ambil di ATM Bank DKI
Ia menyatakan prihatin dan sedih atas ditetapkannya AU dalam kasus suap di Kabupaten Bandung.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sudah mengingatkan agar kepala daerah menjauh persinggungan konflik kepentingan.
"Saya sedih dan prihatin karena beberapa minggu lalu kan saya ingat ada acara KPK di KBB di Mason Pine ya, sudah diingatkan terkait praktik yang harus dijauhi yang beririsan dengan konflik kepentingan. Satu itu, jadi saya sangat sedih dan prihatin," kata Ridwan Kamil pada wartawan, Jumat malam, 2 April 2021.
Baca Juga: Update Covid-19 Dunia Sabtu, 3 Maret 2021: Pertambahan Kasus Harian 636.305 dan Kematian 10.362
"Ketiga, saya tidak mau terlalu dalam karena materinya kan ada di KPK, saya juga kurang paham bagaimananya tapi mudah-mudahan situasi bisa lebih terkendali," ujar dia.
Terakhir, kata dia, kepada ASN dan masyarakat di KBB tetap tenang. Sistem politik pemerintahan di Indonesia sudah ada back up sehingga tidak mengurangi pelayanan publik maupun pengambilan keputusan.
Baca Juga: Sepak Terjang Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Nekat Masuk Papua Nugini Lewat Jalur Tak Resmi
Selanjutnya terkait dengan kepemimpinan, Ridwan Kamil mengatakan, biasanya dilimpahkan pada Plt dan biasanya pada wakil bupati.
"Tidak bisa definitif sebelum ada keputusan, jadi kita harus ada asas praduga tak bersalah ya," ucapnya.
Artikel ini pernah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul Aa Umbara Jadi Tersangka, Ridwan Kamil Minta Kepala Daerah Tak Turun Soal Teknis
Dengan adanya kasus tersebut, Ridwan Kamul pun mengimbau kepada kepala daerah untuk fokus kepada manajemen guna mensukseskan pemulihan ekonomi dan pandemi.
"Jangan tergoda dan ikut-ikutan turun ke teknis yang di mana ada anggaran-anggaran yang nanti akhirnya terpeleset dan akhirnya salah keputusan, itu yang terjadi. Harusnya fokus di tataran kebijakan saja, pada saat terlalu ke teknis maka disitulah terjadi satu atau dua pelanggaran," tuturnya.***
