Network
Min Aung Hlaing mempelajari transisi politik lainnya, ia juga telah membuat banyak hal untuk menghindari kekacauan yang terlihat di Libya dan negara-negara Timur Tengah lainnya setelah perubahan rezim pada tahun 2011.
Panglima Tertinggi tidak pernah menunjukkan tanda apa pun bahwa dia siap untuk menyerahkan 25% kursi militer di parlemen Myanmar atau mengizinkan perubahan apa pun pada klausul dalam konstitusi yang melarang Suu Kyi menjadi presiden.
Keluhan baru-baru ini oleh tentara tentang ketidakberesan dalam daftar pemilih untuk pemilihan umum 8 November terjadi. Pemilu November lalu juga memberikan kemenangan besar bagi partai Suu Kyi.
Min Aung Hlaing memperpanjang masa jabatannya di pucuk pimpinan militer selama lima tahun lagi pada Februari 2016, sebuah langkah yang mengejutkan para pengamat yang mengharapkan dia untuk mundur tahun itu selama perombakan kepemimpinan militer reguler.
Baca Juga: Moeldoko Dituduh Kudeta Partai Demokrat, Andi Arief: KSP Moeldoko, Lingkaran Presiden Jokowi
SANKSI
Tindakan keras militer tahun 2017 di Myanmar mendorong lebih dari 730.000 Muslim Rohingya ke negara tetangga Bangladesh. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dieksekusi dengan "niat genosida".
Sebagai tanggapan, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga pemimpin militer lainnya pada tahun 2019 dan beberapa kasus pengadilan di berbagai pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional.
Selain itu pada tahun 2019, penyelidik PBB mendesak para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi uang yang ditargetkan pada perusahaan yang terkait dengan militer.***
