Network
CerdikIndonesia- Proses distribusi bantuan pusat untuk UMKM Rp 2,4 juta di duga ada penyimpangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan menelusuri lebih jauh soal temuan Bupati Boltim Sehan Salim tersebut
Pasalnya, jika terjadi penyimpangan dan meresahkan publik, maka lembaga antirasuah wajib turun tangan melakukan penelusuran.
Baca Juga: Loh! Elsa Keburu Kabur, Status Anaknya Andin Terungkap, Selengkapnya di Ikatan Cinta Hari Ini
"Kalau penyimpangannya melibatkan penyelenggara negara atau meresahkan publik, KPK wajib turun," ujar direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, Sabtu 26 Desember 2020.
Menurut Feri, penyimpangan jenis penyaluran bantuan UMKM itu sangat perlu juga lakukan check dan rechek oleh kepala daerah. Bahkan, jika ditemukan bukti kuat dan didapati unsur pidananya, maka kepala daerah harus lapor kepada aparat kepolisian.
"Penyimpangan di lapangan ini memang perlu dicheck kepala daerah, apakah tepat sasaran dan menggunakan prosedurnya tepat. Jika terdapat unsur pidananya kepala daerah dapat melaporkan kepada polisi," pungkasnya.
Baca Juga: Menjadi Trending di Media Sosial, iBox Sedang lakukan Investigasi
Dalam sebuah video viral, Bupati Boltim Sehan Salim menyambangi 125 orang warga yang tengah berkumpul dan menjelaskan bahwa mereka datang untuk menerima bantuan dari presiden.
