Network
CERDIKINDONESIA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rahmad Handoyo mengingatkan bahwa cara paling efektif menangani COVID-19 adalah dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan.
"Intinya, pengendalian COVID-19 yang paling utama bukan soal 'swab'. Tapi bagaimana kedisplinan masyarakat menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (tracking, testing,treatmen)," kata Rahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Sebanyak 603 Siswa SPN Jayapura Dipulangkan, Ini Alasan yang Melatarinya
Baca Juga: Penumpang Terbang ke Bali Wajib Swab Test, Ini Tanggapan Maskapai Garuda Indonesia
Politikus PDI Perjuangan itu merasa perlu mengingatkan ikhwal pentingnya potokol kesehatan, menyusul kebijakan yang mewajibkan setiap orang yang hendak ke Bali untuk uji "swab" berbasis PCR bagi pengguna jalur udara dan hasil negatif "rapid test" antigen bagi pengguna jalur darat.
Baca Juga: Pengamat Pertanyakan Langkah Jokowi: Yang Gratis Itu Vaksin Sinovac atau Vaksin Covid-19 Lainnya?
Baca Juga: Meski Gratis, Satgas Doni Monardo Pastikan Vaksin Covid-19 Untuk Masyarakat Kualitasnya Terbaik
Legislator dari Komisi IX DPR itu menambahkan bahwa protokol kesehatan baik di Bali, maupun di Jawa, protokol kesehatan harus diterapkan dengan lebih serius untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19 pascaliburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
"Kewajiban menerapkan protokol kesehatan mutlak dilakukan saat penumpang pesawat tiba di Bali. Satgas COVID-19 harus lebih fokus menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Baca Juga: Selain Gratiskan, Jokowi Pastikan Jadi Penerima Pertama Vaksinasi Covid-19
Baca Juga: Heboh Delirium Jadi Gejala Baru Covid-19, Begini Penjelasan Pakar
Rahmad menegaskan secara prinsip pihaknya mendukung upaya peningkatan UMKM di Pulau Dewata yang belakangan ini sudah "mati suri" akibat pandemi.
Baca Juga: Polisi Tegaskan Tidak Keluarkan Izin FPI Demo 1812 Hari Ini
Di sisi lain, yang menjadi perhatian Rahmad, adalah biaya uji "swab", sebab apabila dihitung-hitung biaya uji "swab" yang berkisar Rp900 ribu itu akan terasa memberatkan.
"Kalau biaya uji 'swab' dibebankan kepada penumpang, ya sangat memberatkan. Kecuali, kalau negara yang membayar," katanya.
Menurut legislator asal Boyolali, Jawa Tengah itu, kebijakan uji "swab" yang rencananya akan diberlakukan mulai 18 Desember 2020 masih perlu dipertimbangkan.
Baca Juga: Penyanyi Asal Solo Nisa Siap Gebrak Musik Tanah Air Lewat RCM Ahmad Dhani
"Sebenarnya ada dua pilihan, uji 'swab' dibayar oleh negara atau kita ketatkan satgas untuk pengendalian penegakan disiplin protokol kesehatan," tegasnya.
