Network
CERDIKINDONESIA- Sukamta Anggota Komisi I DPR RI menyatakan pemerintah tidak boleh meremehkan deklarsi Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda dan meminta perkembangan ini di tinjau secara serius oleh pemerintah.
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," ujar Sukamta, Kamis, 3 November 2020.
Baca Juga: Highlight Pertandingan Liga Champions Manchester United vs PSG, Neymar Cetak Brace
Sukamta mengatakan masalah yang terjadi di Bumi Cendrawasih ini harus ditangani dengan baik dan teliti lalu mengevaluasi permasalahan di Papua.
"Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah," tuturnya.
Baca Juga: Hasil Liga Champions: PSG Permalukan Manchester United di Old Trafford
Terkait hal ini ternyata dikutip dari penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) oleh Sukamta bahwa masih ada 4 akar masalah di Papua yang belumjuga selesai.
Akar masalah itu ialah pelanggaran HAM, status dan sejarah politik papua, diskriminasi dan rasialisme juga pembangun di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan.
Baca Juga: Lina Ruzhan Terima Kunjungan Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan
"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan," ungkap Sukamta.
"Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia," tambahnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Tinjau Pusat Isolasi Wisma Makara Universitas Indonesia
Sukamta politikus PKS ini memohon agar pemerintah menyatukan berbagai aspek dari Papua di berbagai kementerian yang dipimpin presiden secara langsung.
"Ini perlu segera dilakukan koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan, bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," tutupnya.
Baca Juga: Gubernur Jabar Ridwan Kamil Hibahkan Perahu Wisata untuk Situ Rawa Besar Depo
Sebelumnya Papua barat mendeklarasikan kemerdekaan mereka.
Selasa, 1 Desember 2020 tepat dihari lahirnya embrio negara Papua Barat, akhirnya Papua Barat deklarasikan kemerdekaan.
Baca Juga: Dikepung Brimob, Rumah Habib Rizieq di Petamburan Didatangi Lagi
Kini Papua Barat telah merubah namanya menjadi Republik West Papua.
Benny Wenda menyatakan deklarasi kemerdekaan Papua dan diangkat menjadi presiden sementara Republik West Papua.
Baca Juga: Rumah Rizieq Dikepung Brimob, Tagar #Petamburan Trending di Twitter
"Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat"ungkap Benny yang sedang berada di pengasingan di Inggris.
Baca Juga: Caoimhin Kelleher, Kiper Liverpool yang Tampil Apik di Liga Champions
"Dengan kemerdekaan ini, kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami saat ini" tambahnya.***
