CerdikIndonesia - Pada Selasa (20/10) kemarin, genap satu tahun dilantiknya pasangan Joko Widodo - Ma’ruf Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
Terkait satu tahun menjabat, kinerja Presiden Jokowi menjadi sorotan publik, mulai dari demokrasi dalam negeri yang dianggap mulai keluar dari esesnsinya, dimana kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai sikap yang menentang pemerintahan.
Baca Juga: Polisi Bekuk Pelaku Pembunuh Kerabat Jokowi yang Tagih Utang
Direktur Pusaka Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai jika kini masyarakat kehilangan kebebasan menyampaikan pendapatnya. Seolah pemerintah menutup diri dari kritik dan saran dari rakyatnya.
“Soal pengeritik harus diborgol, tidak benar itu. Hoaks itu bukan kejahatan besar, koruptor saja tidak diperlakukan begitu. Yang ditakuti oleh rezim sekarang adalah penyampai kebenaran,” kata Feri Amsari dalam Mata Najwa, Rabu (21/10).
Baca Juga: Malu atas Tindakan yang Kurang Dewasa, Irene Red Velvet Minta Maaf
Namun dari pandangan yang berbeda, politikus PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa saat ini orang justru seenaknya menginterpretasikan demokrasi tanpa melihat sistem yang ada.
“saya melihat interpretasi demokrasi sudah sangat kebablasan dan siapapun bisa interpretasikan demokrasi semaunya dan tanpa lihat sistem demokrasi seperti apa.” Ujar Aria Bima yang juga turut hadir di Mata Najwa.
Baca Juga: Masyarakat Nilai Jokowi Represif, Ini Tanggapan Mardani Ali Sera
Ditengah kericuhan ini, dimana masyarakat merasa kebebasan berpendapat dibatasi, sedangkan pemerintah merasa telah memberi ruang untuk publik. Disaat seperti ini kepala negara diharapkan hadir untuk menjadi penyeimbang iklim komunikasi.
“Harusnya Pak Jokowi hadir jadi peyeimbang untuk menyeimbangi demokrasi,” kata Mardani Ali Sera, anggota DPR Fraksi PKS.