CERDIK INDONESIA - TPKS merupakan singkatan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang TPKS ini akhirnya baru saja disahkan oleh DPR.
Ada poin penting yang mungkin menjadi sorotan saat ini, tindakan aborsi dan tindak pemerkosaan tidak di atur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Pemerkosaan termasuk dalam tindak pidana kekerasan sesual, tetapi tak diatur ancaman hukuman bagi pelaku.
Lebih lanjut, mengenai aborsi dalam UU TPKS yang baru disahkan DPR tidak diatur sama sekali. Mengapa?
Pengusul RUU TPKS yaitu pemerintah, menyatakan pemerkosaan dan pemaksaan aborsi akan diatur dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, yakni Edward Omar Hiariej.
Baca Juga: Putra Siregar dan Rico Valentino Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pengeroyokan, Simak Kronologinya
"Kita kemudian menyempurnakan rumusan mengenai aborsi dan pemerkosaan dalam RUU KUHP itu," ujar Eddy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 12 April 2022.
Eddy menjelaskan bahwa pemerkosaan dan pemaksaan aborsi lebih baik diatur dalam RKUHP.
"Supaya berbagai modus operandi bentuk kekerasan seksual apapun bisa ditanggulangi dengan sarana hukum yang ada," tegas Eddy.
Baca Juga: 76 Video Porno Dea OnlyFans dan Foto Tanpa Busana, Segini Harganya!
Kala itu, RKUHP sudah pernah dibahas akan tetapi tidak disahkan oleh DPR. Hal itu terjadi karena gelombang penolakan terjadi di berbagai daerah pada tahun 2019 sehingga RKUHP tidak jadi disahkan.
Eddy mengatakan akan ada beberapa pasal yang akan dibahas kembali bersama DPR meski dulu sudah pernah disepakati mengenai substansinya. Kini, RKUHP akan kembali dibahas.
"(RKUHP) Ini bersifat carry over maka kita akui bersama bahwa ada beberapa kekurangan jadi pasti akan ada 1 atau 2 pembahasan termasuk terhadap pasal-pasal yang krusial, termasuk juga terhadap pemerkosaan," papar Eddy.
Baca Juga: Keanu Angelo Memutuskan Ta'aruf Melalui Rey Mbayang dan Dinda Hauw, Simak Ceritanya Di Sini!
Dia mengakui ada beberapa kekurangan dalam naskah RKUHP yang sudah selesai dibahas dan disahkan di tingkat I, sehingga akan ada pembahasan lagi. Rencananya, RKUHP akan disahkan menjadi UU pada Juni mendatang.
Eddy mengaku sudah mendapat surat dari Komisi III mengenai hal itu. Pengesahan RKUHP menjadi UU akan dilakukan masa persidangan berikutnya.
Eddy menegaskan bahwa pemerintah berupaya agar RKUHP memuat pasal pemaksaan aborsi serta pemerkosaan.
Baca Juga: Link Live Streaming Demo Memasak Tanpa Minyak Goreng, Ketua Umum PDIP Megawati Hadir di Acara Ini
"Dengan demikian berbagai bentuk kejahatan seksual itu bisa ditanggulangi secara komprehensif," kata dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengucapkan hal berbeda. Dia menyebut RKUHP tinggal disahkan menjadi UU. Tak ada lagi pembahasan mengenai tindakan pidana tertentu seperti pemerkosaan atau pemaksaan aborsi.
"Sudah selesai, tinggal ketok. Itu sudah selesai," kata politikus yang akrab disapa Pacul itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 April 2022.
PR resmi mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2021-2022 hari ini, Selasa, 12 April 2022.
***