CerdikIndonesia - Calon Presiden yang digadang-gadang, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dikabarkan mendapatkan modal dari Taipan.
Kabar tersebut membuat ahli hukum tata negara, Refly Harun ikut memberikan komentarnya.
Refly Harun menyebutkan demokrasi oleh percukongan dan segelintir elit yang berambisi memperebut kekuasaan dengan cara yang mudah.
Refly Harun pun mengungkit tentang diterapkannya presidential threshold yang menurutnya akan memudahkan intervensi para cukong.
"Demokrasi kita ini dirusak oleh percukongan, dirusak oleh segelintir elit yang berambisi merebut kekuasaan dengan cara mudah dan murah. Dengan cara mudah terutama, yaitu dengan menerapkan misalnya presidential threshold itu. Itu jelas. Agar tidak ada lagi calon yang bisa nyalon selain dua pasangan saja," kata Refly Harun, dikutip cerdikindonesia.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 13 November 2021.
"Kemudian, setelah itu percukongan yang akan menentukan, karena kita tahu Pilpres itu mahalnya minta ampun, bisa triliunan. Karena itu, kalau bangsa ini punya niat yang bagus, maka seharusnya presidential threshold hilang," sambungnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Pimpin Upacara Bendera Menggunakan APD Lengkap di Solo
Ditambahkan lagi, Refly Harun sebut transparansi penggunaan anggaran kampanye sangat diperlukan untuk menghalau kepentingan para cukong.
Dirinya menyebutkan bahwa secara teoretis ada transparansi dana kampanye, sayangnya hal tersebut dinilainya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ironisnya, menurut dirinya, para cukong telah memiliki cara untuk menyalurkan uang mereka sehingga lepas dari monitoring Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Jadi Ganjar ini hanya isu saja ya, belum tentu juga benar. Tetapi percukongan atau pertaipanan itu sudah menjadi rahasia umum. Hanya masalahnya kepada siapa cukong dan taipan itu akan meletakan pundi-pundinya dalam pemenangan Pilpres tahun 2024," ujarnya.
Baca Juga: Prabowo Berpeluang Besar Gantikan Jokowi di Pilpres 2024, Ganjar dan Anies Tak Mau Kalah
"Kita harus punya komitmen untuk menghalangi, untuk menghujat siapa saja calon-calon yang memang dibiayai oleh para cukong, dibiayai oleh para oligarki bisnis, dibiayai oleh kekuatan-kekuatan finansial yang bakal mengendalikan negara. Siapa pun presidennya misalnya," tegasnya.
***