CerdikIndonesia- Menjelang hari raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Menteri Koordinator Bidan Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest), Luhut Binsar Pandjaitanbeberkan Kebijakan Pemerintah.
Ia Mengatakan untuk menghindari kerumunan dalam perayaan libur Natal 2020 dan perayaan Tahun Baru 2021, untuk mengantisipasi penyebaran kasus Covid-19.
Hal ini disampaikan Luhut pada Rapat Koordinasi penanganan kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, secara virtual, Senin, 14 Desember 2020 untuk tangani antisipasi lonjakan kasus.
Baca Juga: Kebijakan Pemerintah Terkait Libur Natal dan Tahun Baru, Luhut Binsar Minta Hindari Kerumunan
Dalam rapat tersebut, Luhut Binsar meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan karyawan hingga 75% untuk kerja di rumah (WFH), dalam keterangan tertulis Selasa, 15 Desember 2020.
"Saya juga minta pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membattasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall dan tempat hiburan," jelasnya seperti yang dilansir dari Pikiran Rakyat.
"Skema keringanan penyewa dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat mpembelanjaan dan tenant. Conoh diantaranya pro rate, bagi hasil, atau skema lainnya," jelasnya menambahkan.
Baca Juga: Tak Selesaikan Pelatihan Prakerja, Ini Resiko yang Akan Diterima
Hal serupa juga disampaikan Luhut, pada Guberneur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Permintaan tersebut antara lain optimalisasi, memperkuaat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusart dan perotokol kesehatan 3M yani: memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
Baca Juga: Indonesia Berpotensi Jalin Hubungan dengan Israel, Banyak Negara Ini Telah Berkerja Sama
"Pemerintah daerah saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban/rural" ucap Luhut binsar.
Dalam perkotaan pemerintahan daerah diminta berkerja dari rumah dengan batas jam operasi tempat makan, hiburan, mall sampai pukul 20.00 WIB.
Sementara itu, untuk perdesaan diminta untuk memperkuat implementasi pembatasi pembatasaan sosial berskala mikro dan komunitas.
Baca Juga: Catat! Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru Apalagi Timbulkan Kerumunan di Tempat Umum
Untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Luhut Binsar Pandjaitan pengetatan di rest area, hotel dan tempat wisata.
"Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali, wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali," ucapnya
Baca Juga: Catat! Ini Aturan Baru dari dan ke Bali untuk Tanggal 18 Desember hingga 8 Januari 2020, Wajib Swab!
Ia juga meminta Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, dan Menteri Perhubungan untuk segera mengatur prosedurnya.
"Saya minta hari ini SOP untuk penggunaan rapid test antigen segera diselesaikan," kata Luhut.***